Presiden Prabowo Bentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, Kredit Rakyat Ditargetkan Rp400 Triliun pada 2027

BERITAINKALBAR.CO, NASIONAL – Pemerintah memperluas arah kebijakan keuangan inklusif dengan menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Upaya ini ditandai dengan peluncuran Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo juga menetapkan target penyaluran kredit rakyat sebesar Rp400 triliun pada 2027. Pembiayaan ini diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta warga berpenghasilan rendah.

Peresmian Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan

Peresmian DNKK dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo sebagai langkah memperkuat kebijakan keuangan yang berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” ujar Presiden Prabowo saat meresmikan DNKK.

Pembentukan lembaga tersebut menjadi bagian dari perubahan pendekatan pemerintah dalam mengukur keberhasilan inklusi keuangan. Kebijakan yang sebelumnya berfokus pada kepemilikan rekening kini diperluas untuk memastikan masyarakat mampu mengelola keuangan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Perubahan orientasi itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026, dengan keluarga ditempatkan sebagai unit ekonomi terkecil yang perlu diperkuat dalam pembangunan nasional.

Presiden Prabowo menegaskan, pertumbuhan dan kekuatan ekonomi Indonesia harus memberikan dampak langsung bagi kehidupan masyarakat. Kelompok yang menjadi perhatian mencakup petani di pedesaan, nelayan di wilayah pesisir, pedagang pasar, pelaku UMKM, hingga keluarga yang mengandalkan penghasilan dari berbagai sumber untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kekuatan ekonomi bangsa yang sesungguhnya harus dirasakan oleh rakyat secara nyata, oleh petani di desa-desa, oleh nelayan di pesisir, oleh pedagang di pasar-pasar, oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, oleh ibu-ibu yang berjuang membantu ekonomi keluarganya,” tegas Presiden Prabowo.

Kredit rakyat Rp400 triliun disiapkan untuk 2027

Untuk mendorong pemerataan ekonomi, Presiden Prabowo menargetkan peningkatan penyaluran kredit rakyat hingga Rp400 triliun pada 2027. Sasaran pembiayaan tersebut meliputi petani, nelayan, masyarakat pedesaan, penduduk di daerah terpencil dan tertinggal, serta warga perkotaan dengan penghasilan rendah.

Presiden juga mengapresiasi realisasi penyaluran kredit yang telah mencapai sekitar Rp53 triliun dan menjangkau kurang lebih dua juta penerima manfaat.

“Di tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita insyaallah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan, dan di daerah-daerah terpencil, dan daerah-daerah yang tertinggal, juga di daerah-daerah perkotaan yang mereka yang berpenghasilan rendah,” tegas Presiden Prabowo.

Pemerintah mengarahkan pembiayaan tersebut untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Melalui akses kredit yang lebih luas, masyarakat diharapkan dapat mengembangkan usaha dan memperkuat kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Presiden Prabowo turut menekankan bahwa kesejahteraan tidak cukup diukur melalui pertumbuhan ekonomi secara makro. Peningkatan penghasilan riil dan kemampuan masyarakat membeli barang serta jasa menjadi indikator penting dalam melihat dampak pembangunan.

“Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat, harus meningkat. Bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata,” ungkap Presiden Prabowo.

Pemerintah perluas fokus kesejahteraan keuangan keluarga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam laporannya menjelaskan bahwa perubahan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menjadi DNKK mencerminkan perluasan sasaran kebijakan keuangan nasional.

Menurut Airlangga, pemerintah tidak lagi hanya berupaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam sistem keuangan formal, tetapi juga mendorong agar layanan keuangan memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi keluarga.

“Kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inclusivity, Pak, hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening. Tetapi Bapak Presiden sudah merubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga, Pak,” jelas Menko Airlangga.

Airlangga turut memaparkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2026. Berdasarkan survei tersebut, tingkat inklusi keuangan Indonesia tercatat mencapai 93,61 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan berada di angka 69,57 persen.

Data tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan produk dan layanan keuangan. Dengan demikian, akses terhadap layanan keuangan diharapkan tidak berhenti pada kepemilikan rekening, tetapi juga membantu masyarakat mengelola pendapatan, memenuhi kebutuhan, dan menghadapi risiko keuangan.

Dalam penerapannya, kebijakan kesejahteraan keuangan mencakup tiga aspek utama, yakni kualitas kondisi keuangan (financial wellness), ketahanan dalam menghadapi guncangan ekonomi (financial resilience), serta rasa aman dalam mengelola keuangan (financial security).

Pemerintah juga telah menyiapkan strategi nasional kesejahteraan keluarga. Di tingkat daerah, implementasinya diarahkan pada penguatan literasi keuangan serta perluasan akses pembiayaan bagi UMKM.

“Jadi kalau kita bicara ekonomi makro, yang diluncurkan Pak Presiden di sini adalah keluarga per keluarga. Ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga,” pungkas Menko Airlangga.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo kembali mengingatkan pentingnya pengelolaan potensi dan kekayaan alam Indonesia agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan pun menjadi bagian penting dalam memperluas kesempatan ekonomi, memperkuat ketahanan keuangan keluarga, serta memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.