Pengakuan Wilayah Adat Masih Minim, BRWA Desak Negara Perkuat Perlindungan Hak Masyarakat Adat

HIMAS 2026 dan Urgensi Pengakuan Substantif

Momentum HIMAS 2026 kembali mengingatkan bahwa keberadaan masyarakat adat tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan, praktik kehidupan dan ruang hidup yang diwariskan serta dipertahankan lintas generasi.

Karena itu, perlindungan terhadap pengetahuan dan praktik masyarakat adat membutuhkan perlindungan terhadap wilayah tempat pengetahuan tersebut tumbuh dan berkembang.

Tema HIMAS 2026 turut menyoroti pentingnya penguatan dan aktivasi pengetahuan kesehatan tradisional. Jauh sebelum sistem kesehatan modern berkembang, masyarakat adat telah memiliki dan mempraktikkan berbagai pengetahuan kesehatan, termasuk pengetahuan yang berkaitan dengan proses kelahiran.

Istilah “dukun beranak”, misalnya, kerap diasosiasikan dengan sesuatu yang magis atau supranatural.

Padahal, dalam konteks masyarakat adat, praktik tersebut berkaitan dengan pengetahuan mengenai tahapan dan proses persalinan.

Praktik masyarakat adat dalam merawat ibu dan bayi baru lahir juga mencakup pengetahuan mengenai obat dan ramuan tradisional serta berbagai ritual yang diwariskan lintas generasi.

Pengetahuan tersebut merupakan bagian dari kekayaan tradisi dan budaya masyarakat adat yang perlu dijaga, dilindungi dan dilestarikan.

Dengan demikian, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat perlu dimaknai secara utuh.

Pengakuan tidak hanya berkaitan dengan eksistensi dan hak masyarakat adat, tetapi juga mencakup kekayaan tradisi, budaya dan praktik pengetahuan tradisional yang melekat dalam kehidupan mereka.

Dalam konteks tersebut, pengesahan RUU Masyarakat Adat dinilai semakin relevan.