AMAN Kalbar Soroti Negara yang Abai Pulihkan Hak-hak Masyarakat Adat

BERITAINKALBAR.COM, KALBAR –Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Barat (AMAN Kalbar) menyoroti masih tingginya konflik wilayah adat dan dugaan pelanggaran hak-hak Masyarakat Adat di berbagai daerah di Indonesia.

Ketua Pelaksana Harian Wilayah AMAN Kalimantan Barat, Tono, mengatakan persoalan tersebut telah berlangsung dalam waktu panjang dan berdampak terhadap akses masyarakat terhadap tanah serta sumber daya alam yang menjadi ruang hidup mereka.

Menurut Tono, berbagai kebijakan pembangunan selama ini justru dinilai membuka ruang bagi perubahan fungsi wilayah adat menjadi kawasan yang dikuasai atau dikelola untuk kepentingan industri.

“Selama hampir 10 dekade terakhir, komunitas Masyarakat Adat yang berada di seluruh pelosok Nusantara terus mengalami berbagai bentuk ketidakadilan dan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM),” ujar Tono.

Ia menyebut wilayah adat telah banyak dikonversi atau dialihfungsikan untuk berbagai kepentingan, mulai dari perkebunan kelapa sawit, pertambangan, hutan tanaman industri (HTI), hingga sejumlah proyek pembangunan.

Kondisi tersebut, lanjut Tono, membuat Masyarakat Adat menghadapi persoalan ketika berusaha mempertahankan wilayah yang selama ini menjadi sumber kehidupan.

“Fakta menunjukan sangat tinggi sesuatu yang dikorbankan ketika Masyarakat Adat berjuang mempertahankan wilayah adatnya dari segala bentuk perampasan dan pengrusakan,” katanya.

AMAN Catat 135 Kasus Konflik

Tono mengungkapkan catatan AMAN dalam satu tahun terakhir menunjukkan terdapat 135 kasus yang berdampak terhadap sekitar 3,8 juta hektare wilayah adat di 109 komunitas Masyarakat Adat.

Dalam periode yang sama, sebanyak 162 warga Masyarakat Adat disebut menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kehadiran negara untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang mempertahankan wilayah adatnya.

AMAN juga menilai belum disahkannya Undang-Undang Masyarakat Adat menjadi salah satu persoalan mendasar. Padahal, regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan komunitas Masyarakat Adat dan wilayah adatnya.

Selain itu, proses pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat secara legal formal dinilai masih berjalan lambat.

AMAN merujuk pada amanat Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 serta Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 sebagai dasar penting dalam pengakuan keberadaan Masyarakat Adat.

Konflik Masyarakat Adat di Kalbar

Di Kalimantan Barat, AMAN menilai persoalan konflik wilayah adat juga masih tinggi. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah wacana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kabupaten Bengkayang.

Tono menilai proyek tersebut berpotensi menimbulkan persoalan terhadap kelestarian lingkungan dan keberlangsungan kehidupan Masyarakat Adat apabila tidak memperhatikan hak serta ruang hidup masyarakat setempat.

AMAN juga menyoroti konflik di komunitas Dayak Kualan, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang yang disebut berkaitan dengan aktivitas perusahaan HTI PT Mayawana Persada.

Selain itu, AMAN Kalbar menyoroti aktivitas Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan Badan Bank Tanah yang menurut mereka telah memicu kekhawatiran serta gelombang protes di sejumlah kabupaten di Kalimantan Barat.

Tono menilai tindakan penguasaan tanah secara paksa atauland grabbing berpotensi mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat yang bergantung pada wilayah tersebut.

AMAN Desak Pemerintah Hentikan Perampasan Wilayah Adat

Dalam momentum Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia yang diperingati setiap 9 Agustus, AMAN Kalbar menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.

AMAN meminta pemerintah menghentikan segala bentuk tindakan perampasan wilayah adat dengan alasan apa pun.

Aparat TNI dan Polri juga didesak menghentikan intimidasi, kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas wilayah adat.

AMAN meminta Menteri Kehutanan mengeluarkan wilayah adat atau wilayah kelola Masyarakat Adat dari status kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.