Gerak Bersama Pemprov Kalbar Berhasil Tekan Karhutla, Ribuan Hotspot Kini Tinggal 100
Gubernur Kalbar Ria Norsan saat Rapat Koordinasi Karhutla bersama Menteri Kehutanan dan Kepala BNPB di Lanud Supadio, Pontianak, Jumat (4/9/2026). (Dok. Istimewa)
BERITAINKALBAR.COM, KUBU RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama pemerintah pusat dan unsur terkait terus melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyebut jumlah hotspot di Kalimantan Barat mengalami penurunan signifikan. Dari sebelumnya lebih dari 2.000 titik, kini tersisa sekitar 100 titik.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Karhutla bersama Menteri Kehutanan dan Kepala BNPB di Lanud Supadio, Pontianak, Jumat (4/9/2026).
Ria Norsan mengatakan penanganan karhutla melibatkan Forkopimda, TNI-Polri, Manggala Agni, Pemerintah Provinsi Kalbar, BPBD kabupaten/kota dan masyarakat peduli api.
“Kami bersama Forkopimda dan seluruh masyarakat peduli api, Manggala Agni, TNI-Polri sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memadamkan karhutla di Kalbar,” ujarnya.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat melalui personel serta sarana dan prasarana turut memperkuat penanganan di lapangan.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan, luas lahan terbakar di Kalimantan Barat sejak awal penanganan hingga saat ini mencapai 38.310 hektare.Namun, data hotspot BMKG masih harus diverifikasi karena tidak seluruh titik panas merupakan kebakaran.
Dari 166 hotspot, hasil patroli dan pengecekan visual menunjukkan 61 titik benar-benar merupakan fire spot dengan luas sekitar 802,17 hektare.
“Dari 166 hotspot, setelah dicek lewat patroli dan visual secara nyata di lapangan, yang benar-benar fire spot hanya 61 titik dengan luas sekitar 802,17 hektare,” ujar Suharyanto.
Operasi pemadaman dilakukan melalui jalur darat dan udara.Operasi darat telah memadamkan 429,90 hektare, sementara operasi udara melalui water bombing memadamkan sekitar 3 hektare.
Dengan demikian, masih terdapat sekitar 369,27 hektare lahan yang dalam proses penanganan.
Suharyanto menjelaskan, tantangan utama penanganan berada pada kawasan lahan gambut. Api dapat bertahan di bawah permukaan meskipun api di permukaan telah terlihat padam.
Kalimantan Barat menjadi salah satu dari enam provinsi yang disebut memiliki tingkat kesulitan tinggi dalam pemadaman karhutla karena dominasi lahan gambut. Lima provinsi lainnya adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi dan Sumatera Selatan.
Untuk mempercepat penanganan, pemerintah mengombinasikan operasi darat, peat injection dan Operasi Modifikasi Cuaca.
Dukungan armada udara terdiri dari 2 helikopter satgas udara, 2 helikopter patroli, 2 helikopter OMC dan 9 helikopter water bombing.
Selain itu, 3 pesawat Chinook dari Pasukan Bela Diri Jepang dijadwalkan tiba pada Rabu mendatang.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan lima strategi penanganan karhutla, yaitu optimalisasi OMC, penguatan water bombing, penguatan operasi darat, penegakan hukum serta edukasi masyarakat.
Berdasarkan data BMKG, terdapat potensi awan hujan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat pada 4-8 September 2026.
“Hari ini, Kota Pontianak bahkan sudah mulai diguyur hujan,” ungkap Raja Juli.
Dalam penegakan hukum, pemerintah menegaskan proses akan dilakukan terhadap perorangan maupun korporasi yang terbukti melakukan pembakaran.
Lahan yang terbakar juga akan diberi garis pengaman dan tidak diperbolehkan ditanami selama jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar menghentikan kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar serta tidak membuang puntung rokok sembarangan di sekitar lahan kering.
Dalam rakor tersebut, Kementerian Kehutanan turut memberikan dukungan DAK sebesar Rp5,5 miliar untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dukungan anggaran operasional lainnya akan dikoordinasikan bersama BNPB dan DPR RI guna memperkuat sarana dan prasarana penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
