Karhutla Ketapang Berdampak pada Kesehatan, 803 Kasus ISPA Tercatat

BERITAINKALBAR.COM, KETAPANG – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di Kabupaten Ketapang mulai memberikan dampak serius terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Selain menyebabkan penurunan kualitas udara, kabut asap juga diikuti dengan meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Hingga awal September 2026, karhutla telah melanda 15 dari 20 kecamatan di Kabupaten Ketapang. Kondisi tersebut turut memperburuk kualitas udara, sementara musim kemarau berkepanjangan juga mulai memicu persoalan ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah.

Dalam rapat penetapan status tanggap darurat yang digelar Pemerintah Kabupaten Ketapang, kualitas udara di Ketapang dilaporkan telah mencapai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sekitar 300 atau berada dalam kategori sangat tidak sehat.

Pada saat yang sama, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang mencatat sebanyak 803 kasus ISPA yang berkaitan dengan memburuknya kualitas udara akibat paparan asap kebakaran.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena dampak karhutla tidak lagi hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi mengancam kesehatan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia.

Pemerintah Kabupaten Ketapang meminta Dinas Kesehatan meningkatkan kesiapsiagaan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat yang terdampak asap.

Pemerintah daerah juga mulai mengantisipasi kemungkinan munculnya gangguan kesehatan lain akibat kondisi kemarau dan keterbatasan air bersih, termasuk penyakit diare.

Masyarakat turut diminta meningkatkan kewaspadaan selama kondisi udara memburuk. Salah satunya dengan menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah dan mengurangi perjalanan menuju wilayah yang terdampak asap tebal.

Bupati Ketapang bahkan mengimbau masyarakat untuk menghindari Jalan Pelang apabila tidak memiliki keperluan mendesak.

“Kalau tidak ada keperluan mendesak, jangan lewat Jalan Pelang dulu” jelas Bupati Alex.

ia juga menambahkan jika kondisi di lapangan semakin membahayakan pengguna jalan, pemerintah daerah membuka kemungkinan melakukan penutupan sementara akses tersebut.

“Kalau memang tidak memungkinkan lagi, tutup saja Jalan Pelang agar tidak ada korban dengan kondisi yang ada” tambahnya.

Larangan Membakar Diperketat

Di tengah kondisi karhutla yang semakin mengkhawatirkan, pemerintah daerah juga memperketat langkah pencegahan. Camat dan kepala desa diminta aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan maupun hutan.

Larangan tersebut juga berlaku terhadap pembakaran sampah rumah tangga yang dinilai berpotensi memicu kebakaran di tengah kondisi cuaca yang sangat kering.

“Tidak boleh membakar dalam bentuk apa pun dan tujuan apa pun. Tahan dulu. Bakar sampah pun jangan dulu.”

Pemerintah daerah juga meminta seluruh perangkat daerah memperkuat kampanye pencegahan melalui pemasangan baliho dan spanduk serta penyampaian edukasi kepada masyarakat.

“Jaga dan rawat Ketapang.”

Camat dan Kades Diminta Aktif

Selain pencegahan di tingkat masyarakat, pemerintah kecamatan dan desa diminta mengambil peran lebih aktif dalam penanganan karhutla.

Camat diminta menjadi koordinator utama di wilayah masing-masing dengan melibatkan unsur Muspika, pemerintah desa, perusahaan, relawan, dan masyarakat.

Bupati menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan secara aktif sejak awal dan tidak hanya ketika pejabat atau pimpinan daerah turun langsung ke lokasi.

“Saya dengar ada kades dan camat yang tidak aktif. Ada saat ada Pak Dandim, Bupati, Kapolres baru ada di lapangan. Harus aktif dalam situasi karhutla yang mengkhawatirkan” tegas Bupati Alex.

Keaktifan pemerintah di tingkat kecamatan dan desa dinilai penting untuk mempercepat respons ketika muncul titik kebakaran sekaligus mencegah api meluas.

Di sisi lain, persoalan kekeringan dan keterbatasan air bersih juga membutuhkan perhatian bersama. Pemerintah daerah mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat gotong royong dan membantu warga yang mengalami kesulitan.

Status tanggap darurat yang telah ditetapkan diharapkan tidak hanya mempercepat penanganan kebakaran, tetapi juga memperkuat respons terhadap dampak kesehatan, kekeringan, dan persoalan sosial yang muncul selama kondisi darurat berlangsung.

Di tengah situasi tersebut, pemerintah mengingatkan bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Pencegahan kebakaran, penggunaan air secara bijak, serta kepedulian terhadap masyarakat terdampak menjadi bagian penting dalam menghadapi kondisi karhutla di Ketapang.