Karhutla Meluas, Ketapang Naikkan Status Menjadi Tanggap Darurat

BERITAINKALBAR.COM, KETAPANG – Pemerintah Kabupaten Ketapang menaikkan status penanganan bencana dari siaga menjadi Tanggap Darurat Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Rabu (2/9/2026).

Keputusan tersebut diambil menyusul kondisi kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas. Hingga awal September 2026, karhutla tercatat terjadi di 15 dari 20 kecamatan di Kabupaten Ketapang.

Penetapan status tanggap darurat diputuskan dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Ketapang di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang. Rapat turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah terkait, serta camat dan kepala desa se-Kabupaten Ketapang secara daring.

Bupati mengatakan perubahan status tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi dasar untuk mempercepat pengerahan sumber daya dalam menangani karhutla.

“Penetapan status tanggap darurat ini menjadi dasar kita untuk mengambil kebijakan yang lebih jauh, termasuk mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk penanggulangan karhutla” kata Bupati Alex.

Dari sisi personel, kekuatan di lapangan dinilai relatif memadai. Penanganan melibatkan unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, relawan, hingga masyarakat. Bantuan personel juga didatangkan dari luar Kalimantan, termasuk satuan Brimob dan TNI yang diperbantukan untuk memperkuat pemadaman.

Namun, tantangan di lapangan kini lebih banyak berkaitan dengan sarana pendukung. Ketersediaan sumber air dan peralatan pemadaman menjadi kendala, terutama di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Pemkab Ketapang pun meminta pemerintah pusat meningkatkan intensitas operasi water bombing, terutama untuk menangani titik kebakaran di kawasan pedalaman dan lahan mineral.

“Kita minta tambahan intensitas water bombing di Ketapang ditingkatkan. Ini sangat efektif untuk daerah pedalaman atau di kawasan tanah mineral.”

Usulan penambahan helikopter water bombing telah disampaikan kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga berharap dukungan Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Penerbad) di bawah Kodam XII/Tanjungpura dapat memperkuat operasi pemadaman dari udara.

Saat ini, dua unit helikopter bantuan BNPB telah berada di Bandara Rahadi Oesman Ketapang. Satu helikopter difungsikan untuk operasi water bombing, sedangkan satu lainnya digunakan untuk patroli dan survei udara guna memantau perkembangan titik kebakaran.

Meski demikian, jumlah armada tersebut dinilai masih belum ideal dengan melihat luas wilayah terdampak dan perkembangan titik api.

“Idealnya makin banyak makin bagus, di tengah kondisi karhutla yang semakin meluas dan memburuk.”

Selain armada, ketersediaan bahan bakar avtur juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Bupati meminta dukungan Pertamina untuk memastikan pasokan avtur selama masa tanggap darurat.

“Kita butuh avtur. Ini kaitannya dengan Pertamina. Saya berharap Pertamina pusat juga memberikan perhatian terhadap kondisi yang sedang kita hadapi dan dapat membantu penyediaan avtur.”

Menurutnya, tambahan helikopter tidak akan optimal apabila kebutuhan bahan bakar untuk mendukung operasi udara tidak terpenuhi.

“Keberadaan helikopter water bombing tidak akan dapat dimanfaatkan secara maksimal apabila ketersediaan avtur tidak terpenuhi.”

Pemerintah Kabupaten Ketapang berharap seluruh dukungan, baik personel maupun sarana, dapat digerakkan dengan cepat sehingga penanganan karhutla tidak terhambat oleh proses birokrasi yang panjang.

Dengan ditetapkannya status tanggap darurat, pemerintah daerah berharap mobilisasi sumber daya dan dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dapat semakin diperkuat untuk mempercepat pengendalian karhutla di Kabupaten Ketapang.