Kades Sinar Kuri Ketapang Tutup Sementara Wisata Bukit Kuri Mulai 4 Agustus 2026

Wisata alam Bukit Kuri di Desa Sinar Kuri Kabupaten Ketapang resmi tutup. (Kolase: Dok. Beritain Kalbar/IG @bukit.kuri dan IG @infloviola)
BERITAINKALBAR.COM, KETAPANG – Kawasan Wisata Bukit Kuri di Desa Sinar Kuri resmi menghentikan sementara kegiatan operasional mulai 4 Agustus 2026 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Informasi tersebut diketahui dari unggahan akun Instagram @bukit.kuri yang menampilkan surat pemberitahuan penutupan kawasan wisata, Selasa (4/8/2026).
“KAWASAN WISATA BUKIT KURI RESMI DI TUTUP.” tulis akun @bukit.kuri.
Merujuk isi Surat Pemberitahuan Penutupan Wisata Bukit Kuri, keputusan tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa Sinar Kuri, Adi Kusuma, S.E., serta Ketua Pokdarwis Bukit Kuri, Wanda.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa penutupan operasional dilakukan mulai 4 Agustus 2026 dan akan berlangsung hingga waktu yang belum ditentukan.
Adapun penutupan sementara dilakukan dengan beberapa pertimbangan, yaitu:
- Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas wisata.
- Menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat setempat maupun para pengunjung.
- Menjaga kebersihan serta kelestarian kawasan wisata.
Sehubungan dengan kebijakan tersebut, seluruh masyarakat dan calon pengunjung diimbau untuk tidak melakukan aktivitas wisata di kawasan Bukit Kuri selama masa penutupan berlangsung.
Pihak pengelola berharap masyarakat dapat memahami dan mematuhi kebijakan tersebut demi kelancaran proses perbaikan serta upaya menjaga kualitas kawasan wisata.
Dalam surat yang diterbitkan di Sinar Kuri pada 4 Agustus 2026 itu juga disampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat atas perhatian dan kerja sama selama masa penutupan.
Hingga informasi ini dipublikasikan, belum ada keterangan mengenai jadwal pembukaan kembali kawasan Wisata Bukit Kuri. Terkait penyebabnya juga belum diketahui karena belum ada keterangan resmi dari pihak berwajib setempat. Pengunjung diimbau untuk terus memantau informasi resmi melalui akun media sosial pengelola maupun pemerintah desa setempat terkait perkembangan selanjutnya.




