AMAN Kalbar Soroti Negara yang Abai Pulihkan Hak-hak Masyarakat Adat
Ketua Pelaksana Harian Wilayah AMAN Kalimantan Barat, Tono, menyampaikan sorotan terhadap konflik wilayah adat, kriminalisasi Masyarakat Adat dan desakan pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat.
Selain itu, pemerintah daerah diminta mempercepat pengakuan Masyarakat Adat dan wilayah adat di daerah masing-masing. Gubernur, bupati serta DPRD juga didorong segera membentuk Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat.
Desakan paling utama ditujukan kepada Pemerintah dan DPR RI agar segera mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat.
AMAN menilai kehadiran regulasi tersebut penting untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum sekaligus mencegah konflik wilayah adat terus berulang.
Menurut Tono, penyelesaian konflik harus mengedepankan dialog dan pendekatan humanis. Negara juga dinilai harus memastikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi Masyarakat Adat sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan ruang hidup dan generasi mereka.
Akses Berita Terbaru dari Beritainkalbar di sini!
