Pemprov Kalbar Koordinasi dengan Pertamina Cari Solusi Kelangkaan BBM

BERITAINKALBAR.COM, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkoordinasi dengan Pertamina dan sejumlah pihak terkait untuk mencari solusi atas kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dikeluhkan masyarakat. Langkah koordinasi ini dilakukan untuk membahas persoalan pasokan dan distribusi BBM, terutama bagi masyarakat di wilayah pesisir dan pedalaman yang membutuhkan ketersediaan bahan bakar untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, membahas persoalan tersebut dalam rapat koordinasi bersama manajemen Pertamina Wilayah Kalbar, General Manager PLN Kalbar, Direktur AKR, Sekretaris Daerah Kalbar, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepala Dinas Perhubungan Kalbar, serta sejumlah pihak terkait lainnya.

Pertemuan tersebut menjadi forum untuk membahas berbagai kendala distribusi BBM yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Pemerintah daerah bersama pihak terkait berupaya mengidentifikasi persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus mencari langkah penyelesaian agar ketersediaan bahan bakar dapat lebih merata.

Dalam pembahasan tersebut, pasokan BBM untuk wilayah pedalaman dan pesisir menjadi salah satu perhatian utama. Ketersediaan bahan bakar dinilai penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk sektor perikanan yang bergantung pada BBM untuk menunjang kegiatan melaut.

Salah satu keluhan yang menjadi perhatian datang dari nelayan di kawasan Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Masyarakat nelayan membutuhkan kepastian ketersediaan bahan bakar agar aktivitas penangkapan ikan dapat berjalan dengan baik. Kondisi tersebut menjadi bagian dari persoalan distribusi BBM yang perlu ditangani melalui koordinasi antara pemerintah dan penyedia bahan bakar.

Gubernur Kalbar, Ria Norsan, mengatakan bahwa pemerintah bersama pihak terkait telah membahas sejumlah langkah untuk mengatasi persoalan kelangkaan BBM tersebut. Pertamina juga akan mencari solusi bagi daerah-daerah perhuluan yang mengalami kendala pasokan, termasuk terkait ketersediaan solar bersubsidi.

“Kami sudah mencari solusi untuk memecahkan masalah ini. Pertamina juga akan mencarikan solusi kelangkaan di daerah perhuluan. Sudah ada jalan keluarnya, termasuk untuk solar subsidi,” ujarnya.

Menurut Norsan, persoalan BBM tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan, tetapi juga menyangkut kelancaran distribusi hingga ke wilayah yang membutuhkan. Karena itu, koordinasi lintas sektor diperlukan agar penanganan masalah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.

Pemerataan distribusi BBM bersubsidi menjadi hal yang perlu terus diperhatikan, mengingat kondisi geografis Kalimantan Barat mencakup wilayah perkotaan, pesisir, serta daerah pedalaman dengan karakteristik dan tantangan distribusi yang berbeda. Ketersediaan bahan bakar yang memadai diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat, kegiatan usaha, serta aktivitas ekonomi yang bergantung pada pasokan BBM.

Selain itu, masyarakat di wilayah pesisir dan pedalaman membutuhkan akses bahan bakar yang dapat menunjang kegiatan produktif mereka. Bagi nelayan, misalnya, ketersediaan BBM menjadi salah satu kebutuhan operasional untuk melaut. Sementara itu, di daerah perhuluan, kelancaran pasokan bahan bakar juga diperlukan untuk mendukung mobilitas dan berbagai aktivitas masyarakat.

Pemprov Kalbar berkomitmen melanjutkan koordinasi dengan Pertamina dan pihak terkait lainnya untuk mengawal penanganan kelangkaan BBM. Melalui koordinasi tersebut, pemerintah berharap langkah penyelesaian yang telah dibahas dapat ditindaklanjuti sehingga persoalan pasokan dan distribusi BBM bersubsidi dapat ditangani sesuai kebutuhan di lapangan.

Norsan juga menegaskan pentingnya keterbukaan informasi agar masyarakat mengetahui kondisi yang sebenarnya serta berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani persoalan BBM. Penyampaian informasi yang jelas diharapkan dapat membantu masyarakat memahami perkembangan penanganan masalah sekaligus menghindari kesimpangsiuran informasi mengenai ketersediaan bahan bakar.

Dengan adanya koordinasi antara Pemprov Kalbar, Pertamina, dan sejumlah pihak terkait, penanganan kelangkaan BBM di wilayah pesisir maupun pedalaman diharapkan dapat berjalan lebih terarah. Pemerintah daerah akan terus mendorong komunikasi dan kerja sama lintas sektor agar kebutuhan bahan bakar masyarakat dapat terpenuhi serta aktivitas ekonomi yang bergantung pada BBM tetap berjalan.