Bupati Ketapang Kerahkan Perusahaan Tangani Karhutla, Aparat Diminta Tindak Tegas Pelaku

Karhutla Ketapang

BERITAINKALBAR.COM, KETAPANG – Pemerintah Kabupaten Ketapang memperluas keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Seluruh perusahaan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan diminta tidak hanya menjaga wilayah operasionalnya, tetapi juga membantu penanganan karhutla di wilayah lain yang membutuhkan.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 52 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ketapang yang diterbitkan pada Sabtu (22/8/2026).

Bupati Ketapang meminta perusahaan mengerahkan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung operasi penanganan karhutla. Dukungan tersebut meliputi personel pemadam, mobil tangki air, pompa, selang, drone, sarana komunikasi hingga kendaraan pendukung.

Perusahaan juga diminta memastikan ketersediaan serta akses sumber air di wilayah operasional untuk membantu kebutuhan pemadaman dalam kondisi darurat.

Baca juga:  Bupati Ketapang Terima Audiensi Ketua PN Ketapang, Bahas Penguatan Layanan, SDM, hingga Sinergi Hukum

“Bantuan ini tidak terbatas pada wilayah operasional masing-masing, melainkan mencakup seluruh wilayah Kabupaten Ketapang sesuai kebutuhan lapangan” ujar Bupati Ketpang.

Menurut Bupati Ketapang, keterlibatan perusahaan dapat menjadi kekuatan pendukung pemerintah daerah dalam mempercepat respons terhadap karhutla. Armada pemadam, personel terlatih, peralatan dan sarana pendukung yang dimiliki perusahaan diharapkan dapat memperkuat penanganan di lapangan.

Aparat Diminta Tindak Tegas Pelaku Pembakaran

Selain memperkuat penanganan, Bupati Ketapang meminta aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan terhadap potensi pembakaran hutan dan lahan.

TNI dan Polri diminta meningkatkan patroli di wilayah yang rawan terjadi karhutla. Setiap temuan kebakaran maupun indikasi pembakaran harus segera ditindaklanjuti.

Penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran juga diminta dilakukan secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca juga:  BMKG Kalbar Rilis Peringatan Dini Cuaca 17–19 Desember 2025

Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku.

Desa dan Masyarakat Diminta Waspada

Pemerintah kecamatan dan desa juga diminta memperkuat patroli serta deteksi dini. Camat, lurah, dan kepala desa harus memastikan wilayah masing-masing dalam kondisi siaga.

Setiap titik api maupun indikasi asap wajib segera dilaporkan kepada BPBD Ketapang agar dapat ditangani secepat mungkin.

Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembakaran lahan. Warga yang menemukan titik api diminta segera melapor dan tidak menghambat petugas saat melakukan pemadaman.

Jika kabut asap terjadi, masyarakat juga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.

Baca juga:  Meriahkan HUT ke-80 RI! Tim 1 KPU Ketapang Usung Demokrasi dalam Keberagaman, Ini Videonya

Penanganan Karhutla Jadi Tanggung Jawab Bersama

Penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, perusahaan, TNI-Polri, Manggala Agni, KPH, pemerintah desa hingga masyarakat.

Bupati Ketapang menegaskan seluruh potensi yang dimiliki daerah harus dioptimalkan untuk menghadapi ancaman karhutla.

“Selain prasarana yang dimiliki pemerintah, perusahaan juga diharapkan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki sebagai bentuk tanggung jawab bersama melindungi masyarakat, lingkungan dan keberlanjutan pembangunan daerah” tegas Bupati Ketapang.

Melalui sinergi seluruh pihak, pemerintah daerah berharap penanganan karhutla dapat dilakukan lebih cepat, sekaligus mencegah terjadinya kebakaran dan melindungi masyarakat serta lingkungan di Kabupaten Ketapang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *