Karhutla Jadi Perhatian Pemprov Kalbar, BPBD Wajib Laporkan Kondisi Lapangan ke Gubernur

BERITAINKALBAR.COM, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat pengawasan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan membangun mekanisme pemantauan dan pelaporan secara rutin. BPBD Kalbar diwajibkan menyampaikan perkembangan penanganan kepada Gubernur Kalbar Ria Norsan setiap hari.

Plt Kepala BPBD Kalimantan Barat, Ridwan, mengatakan kewajiban pelaporan tersebut menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap kondisi karhutla di sejumlah wilayah.

Menurutnya, BPBD bersama unsur terkait melakukan briefing setiap pagi dan malam untuk melihat perkembangan kejadian dan menentukan tindakan yang perlu dilakukan.

“Sekarang pagi itu kita selalu melaksanakan briefing dan malam hari juga kita melaksanakan briefing. Jadi satu hari kita melaksanakan briefing melihat kondisi situasi tentang apa yang terjadi di lapangan dan memutuskan untuk tindakan kita,” ujar Ridwan saat ditemui Kamis (20/8/2026) sore.

Penanganan di lapangan melibatkan sejumlah unsur, mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, Satpol PP hingga unsur kehutanan. Koordinasi juga dilakukan dengan BPBD kabupaten dan kota untuk mengetahui kondisi masing-masing wilayah.

“Apabila ada kejadian, kami selalu memantau dan mereka membutuhkan sesuatu bantuan, selalu kami support,” katanya.

Laporan Disampaikan Setiap Malam

Ridwan mengatakan Gubernur Ria Norsan memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan karhutla. BPBD Kalbar diminta melaporkan hasil briefing, pemantauan serta tindakan yang telah dilakukan setiap hari.

“Beliau mewajibkan kami BPBD itu melaporkan hasil dari briefing kami dan pantauan kami, pelaksanaan kami itu setiap hari. Maka kami sekarang ini jam sembilan malam, hasil dari kejadian ataupun yang sudah kami lakukan pasti kami laporkan kepada Gubernur,” jelasnya.

Laporan tersebut menjadi bahan untuk melihat perkembangan penanganan sekaligus mengetahui kebutuhan yang masih diperlukan tim di lapangan.

Selain pelaporan, dukungan pemerintah daerah juga diberikan melalui penyediaan fasilitas dan penguatan anggaran.

“Kalau dukungan gubernur, kepala daerah dan wakil kepala daerah itu sangat antusias, sangat memperhatikan kami di lapangan, perubahan mengenai anggaran dan yang lainnya. Kami selalu disupport, fasilitas-fasilitas kami juga sangat disupport,” ungkap Ridwan.

Peralatan Jadi Kendala di Lapangan

Dalam penanganan karhutla, BPBD masih menghadapi kendala terkait jangkauan peralatan, terutama pada wilayah dengan luasan kebakaran yang cukup besar dan sumber air yang berada jauh dari titik api.

Ridwan mencontohkan kondisi yang terjadi di Kayong. Petugas masih menghadapi keterbatasan dalam menyuplai air ke lokasi kebakaran karena jarak sumber air cukup jauh.

“Karena luasan tadi, peralatan-peralatan yang ada itu masih belum bisa menjangkau. Seperti tadi pagi kami ditemui teman dari Kayong, mereka untuk selang, ada penyuplai air saja masih kekurangan karena jarak ataupun luas kawasan yang terbakar dan jarak dari sumber air itu sangat jauh,” tuturnya.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, BPBD Kalbar mengerahkan tim udara ke sejumlah titik dengan kapasitas kebakaran besar.

“Tim udara kami juga kita kerahkan sekarang ini. Ada beberapa titik yang kapasitas kebakarannya sangat besar,” lanjutnya.

Pemprov Kalbar melalui BPBD juga terus memantau laporan dari kabupaten dan kota untuk memastikan kebutuhan penanganan dapat segera diketahui dan diberikan dukungan.

Dengan pemantauan lapangan, briefing dua kali sehari, pelaporan rutin kepada Gubernur, dukungan fasilitas serta pengerahan tim udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat terus diperkuat berdasarkan kondisi aktual di setiap wilayah.