Bersama Wapres Gibran, Ria Norsan Perkuat Penanganan Karhutla Kubu Raya
Momen Gubernur Kalbar Ria Norsan menjelaskan penangan karhutla kepada Wapres Gibran. (Dok. Istimewa))
BERITAINKALBAR.COM, KUBU RAYA – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bersama Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan melihat langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (10/9/2026) malam.
Gibran datang bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk melihat langsung penanganan karhutla di lapangan. Rombongan menyaksikan proses pemadaman sekaligus kondisi kabut asap di kawasan terdampak.
Sebelum turun ke lokasi, Wapres bersama rombongan terlebih dahulu melakukan evaluasi laporan terbaru terkait operasi pemadaman melalui jalur darat dan udara di Posko Lanud Supadio.
Gubernur Kalbar Ria Norsan mengatakan, evaluasi tersebut diperlukan agar laporan dan data yang menjadi dasar pengambilan kebijakan dapat disesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan.
“Hari ini, saya mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Kehutanan, Bapak Raja Juli Antoni, beserta jajaran Forkopimda. Kami memulai agenda dengan mengevaluasi laporan terkini terkait operasi darat dan udara di Posko Lanud Supadio,” ujar Ria Norsan dalam unggahannya.
Cocokkan Data dengan Kondisi Lapangan
Setelah evaluasi di Posko Lanud Supadio, rombongan langsung menuju salah satu titik rawan karhutla di Desa Sungai Malaya.
Norsan menilai peninjauan langsung diperlukan untuk mencocokkan data dengan realitas di lapangan. Langkah ini diharapkan membuat strategi pemadaman dan mitigasi lebih terukur, terpadu dan efisien.
“Setelah itu, kami langsung bergerak meninjau salah satu titik rawan kebakaran di Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Peninjauan ini penting untuk mencocokkan data di atas kertas dengan realita di lapangan, sehingga strategi pemadaman dan mitigasi yang kita jalankan bisa lebih terukur, terpadu, dan efisien,” katanya.
Dalam penanganan karhutla, Norsan menegaskan terdapat dua hal krusial yang harus menjadi perhatian. Efektivitas pemadaman harus berjalan beriringan dengan keselamatan personel yang bertugas di tengah kondisi api dan asap.
Perlindungan Masyarakat Tidak Boleh Terabaikan
Norsan menegaskan penanganan karhutla tidak boleh berhenti setelah api berhasil dipadamkan. Dampak terhadap masyarakat juga harus menjadi bagian dari penanganan.
“Kedua, penanganan tidak boleh hanya berhenti pada padamnya api. Perlindungan terhadap warga yang terdampak kabut asap adalah keharusan,” tegasnya.
Pemerintah, lanjut Norsan, terus memastikan masyarakat terdampak tetap mendapatkan hak pelayanan dasar secara layak.
Hal tersebut mencakup layanan kesehatan, keberlangsungan pendidikan anak-anak, hingga distribusi kebutuhan logistik harian bagi warga yang terdampak kabut asap.
Penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat dan daerah bersama TNI-Polri, instansi terkait serta berbagai elemen lainnya terus memperkuat koordinasi untuk menghadapi kondisi di lapangan.
Kehadiran Wapres Gibran secara langsung di lokasi bersama Gubernur Kalbar dan jajaran terkait diharapkan semakin memperkuat sinergi penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
Melalui koordinasi dan pemantauan langsung, strategi pemadaman serta mitigasi diharapkan dapat berjalan lebih efektif, sekaligus tetap mengutamakan keselamatan petugas dan perlindungan masyarakat terdampak.
