Cara Cek Penerima BSU 2026, Simak Syarat dan Jadwal Penyaluran Rp900 Ribu
Pemerintah menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900 ribu bagi pekerja yang memenuhi persyaratan. Penyaluran dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026.
BERITAINKALBAR.COM, NASIONAL – Pemerintah menyiapkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU 2026) pada November hingga Desember 2026. Program ini menyasar sekitar 13,3 juta pekerja yang memenuhi persyaratan dengan bantuan total Rp900 ribu per orang.
Setiap penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, yakni untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Dana tersebut dibayarkan sekaligus sehingga pekerja menerima total Rp900 ribu.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan ketentuan penyaluran BSU 2026 melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026.
Namun, hingga Rabu (11/11/2026), mekanisme pengecekan status penerima belum diumumkan secara resmi. Situs BSU Kemnaker menyatakan informasi mengenai mekanisme pengecekan akan disampaikan melalui kanal resmi kementerian.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, sebelumnya menyampaikan bahwa proses penyaluran masih melalui koordinasi dan pengajuan anggaran kepada Kementerian Keuangan.
“Saat ini, proses penyaluran BSU 2026 masih dalam tahap koordinasi dan pengajuan anggaran kepada Kementerian Keuangan. Kemnaker terus melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan kesiapan dukungan anggaran serta aspek teknis pelaksanaan program,” kata Indah, dikutip dari Antara, Selasa (10/11/2026).
Cara Cek BSU 2026 Lewat Situs Kemnaker
Pekerja dapat mengakses situs resmi BSU Kemnaker untuk memperoleh informasi terbaru mengenai program bantuan tersebut.
Berikut langkah mengakses laman resmi BSU 2026:
- Buka situs https://bsu.kemnaker.go.id/.
- Perhatikan informasi terbaru mengenai penyaluran BSU 2026.
- Cari menu atau fitur “Cek NIK Penerima” jika tersedia.
- Ikuti petunjuk pengecekan yang diumumkan Kemnaker.
- Periksa informasi status penerima sesuai mekanisme resmi.
Perlu diperhatikan, keberadaan menu pengecekan tidak berarti seluruh pekerja sudah dapat mengetahui status penerima. Kemnaker masih menyatakan mekanisme pengecekan BSU 2026 akan diumumkan secara resmi.
Pekerja juga dapat memantau informasi melalui kanal resmi Kemnaker dan menghubungi pusat layanan di nomor 1500 630.
Cara Cek BSU Melalui Aplikasi JMO
Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) milik BPJS Ketenagakerjaan dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Namun, pekerja perlu memastikan terlebih dahulu apakah fitur pengecekan BSU 2026 sudah tersedia di aplikasi tersebut. Belum ada kepastian bahwa JMO menjadi kanal pengecekan status penerima BSU 2026.
Untuk memantau informasi kepesertaan, pekerja dapat melakukan langkah berikut:
- Unduh aplikasi JMO melalui Google Play Store atau App Store.
- Masuk menggunakan akun yang telah terdaftar.
- Periksa informasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- Pantau pengumuman resmi apabila tersedia fitur khusus BSU 2026.
Syarat Penerima BSU 2026
Berdasarkan ketentuan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan bagi pekerja yang berhak menerima BSU.
Berikut kriteria penerima BSU 2026:
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) sampai dengan Agustus 2026.
- Menerima gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti batas upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.
- Diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU.
- Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Khusus pekerja di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih dari Rp3,5 juta, batas upah penerima disesuaikan dengan UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, bagi daerah yang tidak memiliki UMK, batas upah mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan yang sama.
Penentuan batas upah mengacu pada data terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponen upah tersebut meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.
