81 Tahun Indonesia Merdeka, AMAN Kalbar Soroti Hak Masyarakat Adat yang Belum Sepenuhnya Terpenuhi

BERITAINKALBAR.COM, PONTIANAK – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Barat (AMAN Kalbar) menilai peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat adat.

Di tengah semarak perayaan Hari Kemerdekaan, masyarakat adat masih menghadapi persoalan pengakuan wilayah adat, ketidakadilan, kriminalisasi, intimidasi, hingga ancaman terhadap sumber kehidupan mereka.

Ketua Pelaksana Harian Wilayah AMAN Kalimantan Barat, Tono, mengatakan masyarakat adat di berbagai daerah belum mendapatkan posisi yang utuh dalam kehidupan bernegara. Menurutnya, hak-hak masyarakat adat belum sepenuhnya didengar, diakui, dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara.

“81 tahun Indonesia merdeka, masih terdapat kelompok warga negara yang diabaikan dan bahkan dikucilkan keberadaannya oleh negara, yaitu masyarakat adat,” kata Tono dalam pernyataan tertulis AMAN Kalbar, Sabtu (15/8/2026).

AMAN Kalbar Soroti Kebijakan Pemerintah

AMAN Kalbar juga menyoroti arah kebijakan pemerintah yang dinilai belum menjadikan masyarakat adat sebagai salah satu pilar strategis dalam agenda pembangunan nasional.

Tono menilai hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belum terlihat adanya pernyataan langsung yang secara khusus membahas persoalan masyarakat adat. Menurutnya, pemerintah lebih banyak menyampaikan kebijakan populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sementara persoalan mendasar masyarakat adat masih membutuhkan perhatian serius.

“Hal tersebut mengkonfirmasi bahwa masyarakat adat belum menjadi pilar strategis dalam pelaksanaan berbagai agenda kebijakan nasional,” ujarnya.

Baju Adat Dinilai Belum Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Adat

Dalam pernyataannya, AMAN Kalbar juga menyinggung penggunaan pakaian adat oleh pejabat negara dalam perayaan Hari Kemerdekaan di Istana Negara.

Menurut Tono, penggunaan pakaian adat seharusnya berjalan beriringan dengan kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat. Ia menilai kemegahan pakaian adat yang dikenakan pejabat negara belum selaras dengan kondisi masyarakat adat yang masih menghadapi berbagai persoalan di lapangan.

AMAN Kalbar menyebut masyarakat adat masih menghadapi intimidasi, perampasan wilayah adat, kriminalisasi, serta kebijakan yang dianggap diskriminatif.

Tono menegaskan masyarakat adat pada dasarnya tidak menolak pembangunan. Namun, masyarakat adat menolak pembangunan yang dinilai berpotensi merusak masa depan, lingkungan, serta tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah adat.

Pengakuan Wilayah Adat Dinilai Bergantung pada Kemauan Politik

Persoalan lain yang menjadi sorotan AMAN Kalbar adalah pengakuan keberadaan masyarakat adat dan wilayah adat yang dinilai masih bergantung padapolitical will atau kemauan politik pemerintah.

Menurut AMAN Kalbar, masyarakat adat kerap menjadi basis dukungan politik dalam berbagai momentum pemilu, mulai dari pemilihan legislatif, kepala daerah hingga pemilihan presiden. Namun, setelah kontestasi politik selesai, pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat dinilai belum menjadi prioritas.

Padahal, menurut AMAN Kalbar, konstitusi telah memberikan dasar bagi pengakuan keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya. Karena itu, pemerintah dinilai perlu menunjukkan kesungguhan dan komitmen dalam memberikan pengakuan secara legal formal terhadap masyarakat adat dan wilayah adat.

Kembali Serukan Manifesto AMAN 1999

Melihat kondisi tersebut, AMAN Kalbar kembali mengingatkan manifesto hasil Kongres Pertama AMAN pada 1999, yakni “Jika Negara Tidak Mengakui Kami, Kami Tidak Mengakui Negara.”

Tono menegaskan seruan tersebut bukan bentuk pemberontakan maupun upaya masyarakat adat untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurutnya, seruan tersebut merupakan pesan moral agar negara berlaku adil serta mengembalikan hak masyarakat adat atas tanah, wilayah adat, lingkungan, budaya, dan sumber daya alam yang menjadi ruang hidup mereka.

“Bagi masyarakat adat, merdeka itu ketika mereka berdaulat atas tanah, wilayah dan sumber daya alamnya dalam mengelola tanpa rasa takut dan intimidasi dari pihak manapun,” kata Tono.