Pemprov Kalbar Perkuat Sinkronisasi Pembangunan Daerah Usai Presiden Sampaikan Pidato Kenegaraan

BERITAINKALBAR.COM, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengikuti rangkaian Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI yang dirangkaikan dengan penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Kegiatan tersebut diikuti secara daring dari Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jumat (14/8/2026).

Gubernur Kalbar Ria Norsan hadir bersama Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan. Mereka menyimak langsung penyampaian Presiden Prabowo Subianto mengenai perkembangan pemerintahan nasional selama 21 bulan masa kepemimpinannya sekaligus sejumlah agenda yang masih menjadi pekerjaan pemerintah.

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa dalam 663 hari pemerintahan yang dipimpinnya, sebanyak 121 kebijakan transformatif telah diputuskan dan dilaksanakan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menangani berbagai persoalan nasional, termasuk sejumlah masalah yang telah berlangsung dalam waktu cukup panjang.

“Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, berbagai langkah yang telah ditempuh pemerintah tidak terlepas dari keberanian dalam menentukan keputusan, kerja keras, ketegasan arah kepemimpinan, serta kolaborasi seluruh komponen bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden kembali mengingatkan sumpah jabatan yang diucapkannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ketika dilantik pada 20 Oktober 2024. Sumpah itu, kata Prabowo, menjadi pijakan dalam menjalankan pemerintahan dengan menempatkan kepentingan seluruh rakyat sebagai prioritas, termasuk warga yang tidak memberikan dukungan politik kepadanya.

Prabowo juga memaparkan empat prinsip yang menjadi pedoman pemerintah dalam menjalankan tugas. Keempatnya meliputi pelaksanaan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlindungan terhadap kepentingan nasional yang mendasar, percepatan penyelesaian persoalan masyarakat, serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat bagi rakyat dan generasi yang akan datang.

Meski sejumlah capaian telah diraih, Presiden mengakui masih banyak persoalan nasional yang membutuhkan penyelesaian. Ia juga menyatakan bahwa seluruh target dan janji pemerintahan belum sepenuhnya terealisasi.

“Belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum,” tegasnya.

Sidang Tahunan MPR RI menjadi salah satu forum penting bagi Presiden untuk menyampaikan pertanggungjawaban mengenai langkah-langkah pemerintahan, capaian yang telah diperoleh, sekaligus berbagai agenda yang masih menjadi prioritas untuk dituntaskan. (Kemenpar RI)

Sejalan dengan arah yang disampaikan Presiden, Gubernur Kalbar Ria Norsan menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memperkuat keterpaduan antara program pembangunan daerah dan kebijakan pemerintah pusat.

“Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI ini harus kita jadikan momentum strategis untuk memperkuat persatuan, mengoptimalkan potensi daerah, serta mengawal setiap arah kebijakan nasional agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di Kalimantan Barat,” ujar Gubernur Kalbar.

Ria Norsan turut menyerukan kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Barat agar menjaga persatuan dan kesatuan serta menciptakan kondisi keamanan yang tetap kondusif. Menurutnya, keterlibatan aktif masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah dan nasional menuju Indonesia yang lebih maju, berdaulat, adil, dan sejahtera.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalbar, serta para pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (dp)