Peran Kerajaan di Kalimantan Barat Dalam Menjaga Lingkungan Hidup

BERITAINKALBAR.COM, LOKAL – Di masyarakat yang telah ditanamkan nilai-nilai republikanisme sejak 81 tahun silam pembicaraan tentang kerajaan atau monarki tentu akan dipersepsikan sebagai restorasi feodalisme bahkan pengkhianatan terhadap demokrasi, tapi tidak banyak orang yang menyadari bahwa feodalisme layaknya kerajaan Eropa yang elitis dan anti rakyat merupakan gambaran yang bertentangan dengan catatan historisitas kerajaan di Nusantara, sebab republik yang mengklaim demokratis ini turut mengapresiasi heroisme raja-raja atau penguasa feodal dalam meletakkan pondasi kebangsaan semisal Sultan Iskandar Muda dari Aceh, Sisingamangaraja XII dari Tapanuli, Sultan Hasanuddin dari Gowa Tallo, Sultan Baabullah dari Ternate, Sultan Agung dari Mataram dan lain-lain.

Hal itu menunjukkan adanya peranan positif yang pernah dimainkan oleh kerajaan dalam mengkonstruksi tatanan masyarakat dan budaya sehingga merupakan hal wajar untuk mengulas dan mempelajarinya secara ilmiah.

Dari banyaknya kerajaan di Nusantara, Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki banyak kerajaan yaitu 27 kerajaan jika mengacu pada tulisan Prof.Pieter Johannes Veth (P.J Veth) dalam karyanya yakni Borneo’s Wester Afdeeling (1854) dan Kapiten J.J.K Enthoven dalam karyanya Bijdragen tot de Geographie van Borneo’s Wester-Afdeeling (1905).

Dari berbagai kerajaan di Kalimantan Barat terdapat beberapa kerajaan yang memiliki peranan positif khususnya dalam menjaga lingkungan hidup sebagai karunia tuhan yang harus dimanfaatkan secara arif bijaksana agar tercipta keseimbangan kosmos, upaya menjaga lingkungan hidup itu juga bukan sekedar titah atau retorika istana melainkan dituangkan dalam undang-undang kerajaan serta penetapan kawasan konservasi yang berpedoman pada hukum.

Peraturan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Kerajaan Sintang dan Sambas

Berdiri sejak abad 6 Masehi dengan raja pertama bernama Aji Melayu dan permaisurinya Petong Kempat, Kerajaan Sintang yang saat ini mencakup wilayah Kabupaten Sintang mewariskan jejak peradaban yang layak dikaji secara historis, pada abad ke 17 misalnya sejalan dengan masuknya ajaran Islam yang dibawa oleh Encik Shomad dari Sarawak dan Muhammad Saman dari Banjarmasin melahirkan identitas baru bagi rakyat Sintang yang berdarah Dayak namun memeluk Islam yang disebut dengan nama Senganan, bersamaan dengan itu pada tahun 1672 Kerajaan Sintang juga mengadopsi Undang-Undang yang kebetulan disusun oleh Rajanya, Sultan Nata Muhammad Syamsuddin Sa’adul Khairiwaddin.

Melalui Undang-Undang itu, sebagaimana dicatat oleh Helius Sjamsuddin dan Syamsuddin Hasan dalam buku Kumpulan Undang-Undang Kerajaan Sintang (2013). Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Nata mengatur berbagai aspek mulai dari pelapisan masyarakat (stratifikasi sosial), adat istiadat keluarga raja, suksesi raja, hak dan kewajiban kawula (rakyat Sintang) terhadap raja, etika bermasyarakat, hak dan kewajiban raja terhadap kawula, hingga pengelolaan lingkungan hidup.

Dari 82 pasal Undang-Undang yang dibuat oleh Sultan Nata itu, terdapat 2 pasal yang mengatur fenomena yang masih kerap terjadi hingga saat ini yakni pembakaran ladang dan perusakan tembawang / kebun / hutan adat.

Pertama, terdapat pasal yang mengatur terkait adat kerebah atau larangan membakar ladang yang mengakibatkan terbakarnya ladang orang lain yang tertuang dalam Pasal 68, menurut pasal itu “maka barangsiapa membuat ladang atau menganguskan tanah itu, maka dihukumkan membayar adat kepada orang yang mempunyai kerebah itu 100 reyal” (fl 76,50 atau Rp.13-15 Jt di tahun 2026).

Kedua, dalam pasal 71 diatur ketentuan yang melarang perusakan tembawang atau tanah yang terdapat buah-buahan serta kayu-kayu berharga yang berbunyi “jikalau dirusak seseorang atau terbakar atau barang sebagainya, maka diganti dengan taksir yang patut”.

Contoh lain perlindungan lingkungan hidup dalam undang-undang juga dilakukan di Kerajaan Sambas yang berlokasi di pesisir utara Kalimantan Barat. Sejak mendeklarasikan diri sebagai Kerajaan Islam pada tahun 1631, Sambas yang sebelumnya bercorak Hindu sejak abad 13 Masehi mulai menapaki era baru sebagai kerajaan melayu salah satunya dengan Menyusun Undang-Undang Kerajaan secara tertulis (Qonun) dengan mengacu pada Undang-Undang Kesultanan Melaka.