Cornelis Nilai Sumur Rakyat Bisa Jadi Solusi Tambahan Produksi Migas Nasional
Anggota Komisi XII sekaligus Banggar DPR RI, Cornelis, mendorong pembinaan sumur minyak masyarakat agar berkontribusi lebih besar terhadap produksi minyak nasional.
BERITAINKALBAR.COM, NASIONAL – Anggota Komisi XII sekaligus anggota Badan Anggaran DPR RI, Dr. (H.C.) Drs. Cornelis, M.H., menilai keberadaan sumur minyak masyarakat atau sumur rakyat telah menunjukkan kontribusi nyata terhadap peningkatan produksi minyak nasional.
Menurut Cornelis, pemerintah perlu terus memperkuat pembinaan dan pendampingan agar potensi sumur rakyat dapat berkembang lebih baik. Dengan tata kelola yang tepat, sumur rakyat dinilai dapat ikut mendukung ketahanan energi nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Cornelis dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI bersama Kepala SKK Migas dan 10 Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau KKKS terbesar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Berdasarkan data yang dipaparkan SKK Migas, hingga Mei 2026 terdapat 10 kerja sama produksi sumur minyak yang melibatkan BUMD, koperasi, dan UMKM. Kerja sama tersebut telah berproduksi di Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah.
Produksi harian dari sumur masyarakat itu telah mencapai sekitar 1.500 barrel oil per day atau BOPD. Angka tersebut juga disebut menunjukkan tren yang terus meningkat.
Cornelis menilai capaian itu membuktikan bahwa sumur rakyat tidak bisa lagi hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi skala kecil. Apabila dikelola secara benar, sumur masyarakat dapat menjadi salah satu sumber tambahan produksi nasional.
Hal ini penting karena sektor migas nasional masih menghadapi tantangan penurunan produksi alamiah dari lapangan-lapangan migas yang sudah matang. Karena itu, setiap potensi tambahan produksi perlu diperhatikan dan dikembangkan.
“Produksi 1.500 BOPD dari sumur masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kapasitas untuk berkontribusi terhadap ketahanan energi nasional. Potensi ini harus dikelola dan dikembangkan dengan baik sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah maupun negara,” ujar Cornelis.
Meski demikian, Cornelis mengingatkan bahwa pengelola sumur rakyat masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan permodalan, teknologi produksi yang masih sederhana, serta standar keselamatan kerja yang belum memadai.
Menurutnya, sumur masyarakat membutuhkan pendampingan teknis, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta akses pembiayaan yang lebih mudah. Dukungan tersebut diperlukan agar kegiatan produksi dapat berjalan lebih aman, tertib, dan produktif.
“Yang dibutuhkan sumur masyarakat saat ini adalah akses teknologi yang lebih baik, pelatihan keselamatan kerja, dukungan permodalan, dan kepastian tata niaga agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan secara profesional dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal,” tegasnya.
Cornelis juga menilai implementasi Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 merupakan langkah tepat untuk mengintegrasikan aktivitas sumur rakyat ke dalam sistem tata kelola migas nasional.
