Cornelis Dukung Pandangan Fraksi PDIP, Dorong Perkuat Ketahanan Energi dalam KEM-PPKF 2027
Anggota Komisi XII sekaligus anggota Badan Anggaran DPR RI, Cornelis, mendukung pandangan Fraksi PDI Perjuangan terhadap KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027 dan mendorong pemerintah mengantisipasi potensi penurunan produksi migas nasional.
BERITAINKALBAR.COM, JAKARTA – Target pertumbuhan ekonomi nasional dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 dinilai perlu diiringi dengan langkah antisipatif terhadap berbagai tantangan strategis, termasuk potensi penurunan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional.
Anggota Komisi XII sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dr. (H.C.) Drs. Cornelis, M.H., menegaskan bahwa pandangan Fraksi PDI Perjuangan terhadap KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027 merupakan bentuk tanggung jawab politik dan konstitusional dalam mengingatkan pemerintah agar lebih cermat membaca kondisi riil perekonomian nasional.
Menurut Cornelis, optimisme pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi perlu diapresiasi. Namun, optimisme tersebut harus dibarengi dengan kebijakan yang terukur, terutama dalam menjaga ketahanan energi, memperkuat penerimaan negara, serta memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh rakyat.
Hal tersebut disampaikan Cornelis menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Menurut Cornelis, pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, merupakan tindak lanjut atas penyampaian KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026 lalu.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan target pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada tahun 2027, disertai sejumlah asumsi dasar ekonomi makro yang akan menjadi landasan penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027.
Cornelis menilai optimisme pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi patut diapresiasi. Namun, menurutnya, target tersebut harus diikuti dengan langkah-langkah konkret yang mampu menjawab berbagai persoalan yang masih dihadapi bangsa, termasuk tantangan di sektor energi dan minyak serta gas bumi.
“Fraksi PDI Perjuangan mendukung upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Namun yang lebih penting adalah memastikan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi tersebut benar-benar dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujar Cornelis.
Ia menjelaskan, salah satu perhatian utama Fraksi PDI Perjuangan adalah potensi penurunan produksi migas nasional yang dapat berdampak terhadap ketahanan energi dan penerimaan negara. Menurutnya, sektor migas masih menjadi salah satu penopang penting Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pembangunan nasional.
Karena itu, Cornelis mendukung pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang mendorong pemerintah untuk segera mengantisipasi penurunan produksi migas melalui perluasan ruang investasi eksplorasi, percepatan pengembangan lapangan migas baru, serta pemanfaatan teknologi yang lebih maju dan efisien di sektor hulu migas.
“Migas merupakan salah satu kontributor penting bagi PNBP nasional. Oleh sebab itu, penguatan ketahanan energi harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan pembangunan nasional dan sejalan dengan cita-cita Presiden untuk mewujudkan swasembada energi dan ekonomi Indonesia,” tegasnya.
Lebih lanjut, Cornelis menegaskan bahwa berbagai masukan yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan tidak dimaksudkan sebagai bentuk penolakan terhadap agenda pemerintah. Sebaliknya, pandangan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan pengimbangan dalam sistem demokrasi guna memastikan setiap kebijakan negara berjalan pada jalur yang tepat.
