BPS Catat Pengeluaran Riil per Kapita Warga Kalbar Naik Jadi Rp11,089 Juta pada 2026
Gubernur Kalbar Ria Norsan saat sampaikan arahan. (Dok. Istimewa)
BERITAINKALBAR.COM, PONTIANAK – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat mencatat peningkatan pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan pada 2026. Nilainya mencapai Rp11,089 juta, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar Rp10,689 juta.
Berdasarkan data tersebut, terjadi kenaikan sekitar Rp400 ribu atau tumbuh sebesar 3,74 persen dibandingkan 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya perkembangan kemampuan daya beli masyarakat Kalimantan Barat sekaligus menjadi salah satu indikator membaiknya standar hidup layak.
Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan merupakan salah satu komponen penting dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui pendekatan daya beli yang telah disesuaikan dengan perkembangan harga.
Dengan kata lain, peningkatan pengeluaran riil per kapita mencerminkan adanya perkembangan kemampuan ekonomi masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhan, mulai dari pangan, sandang, hingga kebutuhan lainnya yang menunjang kualitas hidup.
Capaian tersebut juga sejalan dengan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat pada 2026 yang mencapai 72,95. Angka ini meningkat sebesar 0,86 poin dibandingkan tahun 2025.
Peningkatan IPM tersebut menjadi gambaran perkembangan pembangunan manusia di Kalimantan Barat yang tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi kesehatan dan pendidikan. Ketiga dimensi tersebut menjadi komponen utama dalam mengukur kualitas pembangunan manusia di suatu daerah.
Di sisi lain, peningkatan daya beli masyarakat perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan manfaat secara lebih merata. Ketersediaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, serta terbukanya peluang usaha menjadi sejumlah faktor yang turut memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan terus mendorong berbagai upaya pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemberdayaan ekonomi lokal, serta perluasan kesempatan kerja menjadi aspek penting dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Pengembangan potensi ekonomi daerah juga perlu terus dioptimalkan, terutama pada sektor-sektor produktif yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, pemerataan pembangunan antardaerah menjadi perhatian penting agar peningkatan daya beli tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Masyarakat di kawasan perdesaan, pesisir, dan wilayah lainnya di Kalimantan Barat juga perlu mendapatkan akses yang lebih luas terhadap peluang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Capaian pengeluaran riil per kapita sebesar Rp11,089 juta serta peningkatan IPM menjadi modal positif bagi pembangunan Kalimantan Barat ke depan. Meski demikian, keberlanjutan peningkatan tersebut tetap membutuhkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Data BPS ini dapat menjadi salah satu pijakan bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi perkembangan pembangunan sekaligus merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Harapannya, peningkatan daya beli dan kualitas pembangunan manusia dapat terus berlanjut sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Kalimantan Barat.
