Asap Lagi Tebal, Gubernur Ria Norsan: ASN Jangan Dulu Keluyuran!
Rakor Penanganan Karhutla yang dipimpin Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago secara hybrid dari Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (15/9/2026). (Dok. Istimewa)
BERITAINKALBAR.COM, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) memperketat aktivitas perjalanan aparatur sipil negara (ASN) di tengah kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih berdampak pada kualitas udara dan munculnya asap di sejumlah wilayah. Gubernur Kalbar Ria Norsan meminta ASN di lingkungan Pemprov Kalbar untuk tidak melakukan perjalanan ke luar daerah selama status tanggap darurat penanganan bencana asap karhutla Kalbar masih berlaku.
Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor 000.8.3/6/RO-ORG.B Tahun 2026 tentang Larangan Perjalanan Dinas bagi Pegawai ASN dalam Masa Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Asap Akibat Karhutla.
Surat edaran tersebut ditetapkan di Pontianak pada 12 September 2026 dan ditujukan kepada kepala perangkat daerah, biro, hingga unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam surat tersebut, Gubernur Ria Norsan meminta seluruh perangkat daerah untuk melarang ASN melakukan perjalanan ke luar daerah selama masa tanggap darurat.
“Melarang aparatur sipil negara untuk melaksanakan perjalanan keluar daerah,” tegas Ria Norsan dalam surat edaran.
Kebijakan itu menjadi salah satu langkah Pemprov Kalbar dalam menyesuaikan aktivitas pemerintahan dengan kondisi darurat akibat bencana asap yang dipicu karhutla.
ASN Diminta Fokus di Daerah
Dalam kondisi tanggap darurat, pemerintah daerah membutuhkan dukungan seluruh perangkat pemerintahan untuk menangani berbagai dampak yang muncul akibat karhutla.
Karena itu, pembatasan perjalanan ASN diarahkan agar sumber daya aparatur tetap tersedia di daerah dan dapat mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan maupun penanganan kondisi darurat.
Pemprov Kalbar mengarahkan sumber daya yang ada untuk memperkuat penanganan karhutla sekaligus memastikan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat tetap berjalan secara efektif dan efisien.
Dengan tetap berada di daerah, ASN diharapkan dapat menjalankan tugas kedinasan sekaligus membantu perangkat daerah dalam mendukung langkah-langkah penanganan bencana asap.
Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan koordinasi antarlembaga selama status tanggap darurat masih berlangsung.
Tidak Semua Perjalanan Dilarang
Meski demikian, larangan tersebut tidak berarti seluruh urusan kedinasan yang mengharuskan ASN bepergian ke luar daerah dihentikan tanpa pengecualian.
Untuk kepentingan yang benar-benar mendesak, perjalanan masih dapat dilakukan setelah melalui konsultasi dan mendapatkan perintah langsung dari kepala daerah.
Dengan demikian, kebutuhan yang bersifat khusus dan tidak dapat ditunda tetap memiliki mekanisme pengecualian. Namun, perjalanan tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam surat edaran.
Aturan ini menempatkan perjalanan dinas sebagai aktivitas yang perlu disesuaikan dengan kondisi darurat yang sedang dihadapi Kalimantan Barat.
Berlaku Selama Status Tanggap Darurat
Surat edaran Gubernur Kalbar tersebut berlaku selama status tanggap darurat bencana asap akibat karhutla masih diberlakukan.
Artinya, ketentuan mengenai pembatasan perjalanan ASN tidak dimaksudkan sebagai kebijakan permanen, melainkan mengikuti masa berlakunya status tanggap darurat.
Selama kondisi tersebut masih berlangsung, perangkat daerah diminta menjalankan kebijakan sesuai arahan gubernur dan memastikan seluruh ASN memahami ketentuan yang telah ditetapkan.
Pemprov Kalbar juga tetap mengarahkan jajaran pemerintahan untuk menjalankan pelayanan publik di tengah situasi kabut asap dan aktivitas penanganan karhutla.
Karhutla Masih Jadi Perhatian di Kalbar
Karhutla menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius di Kalimantan Barat dalam beberapa waktu terakhir. Asap dari kebakaran lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara dan aktivitas masyarakat, termasuk transportasi serta kegiatan sehari-hari.
Kondisi tersebut membuat penanganan karhutla tidak hanya membutuhkan operasi pemadaman di lapangan, tetapi juga koordinasi lintas sektor dan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai dampaknya.
Pembatasan perjalanan ASN menjadi salah satu bentuk penyesuaian aktivitas pemerintahan selama masa tanggap darurat.
ASN di lingkungan Pemprov Kalbar diminta lebih banyak berada di daerah dan fokus pada tugas masing-masing, termasuk memberikan dukungan terhadap penanganan karhutla apabila diperlukan.
Kebijakan tersebut sekaligus menegaskan bahwa selama kondisi darurat masih berlangsung, pemerintah daerah memprioritaskan ketersediaan sumber daya untuk penanganan bencana serta menjaga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
Dengan demikian, ASN di lingkungan Pemprov Kalbar diminta tidak melakukan perjalanan keluar daerah untuk kepentingan yang tidak mendesak selama masa tanggap darurat. Sementara untuk kebutuhan yang benar-benar diperlukan, perjalanan tetap dapat dilakukan melalui mekanisme konsultasi dan perintah langsung dari kepala daerah.
