Sengketa Lahan Masyarakat dan Perusahaan Berujung Islah, Bupati Ketapang Pimpin Musyawarah

BERITAINKALBAR.COM, KETAPANG – Sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan di Kabupaten Ketapang akhirnya menemukan titik terang melalui jalur musyawarah. Kelompok Tani Penjurung Tapah Turus (PTT) Desa Merimbang Jaya dan PT Prakarsa Tani Sejati (PTS) sepakat menempuh jalan islah sebagai penyelesaian atas persoalan yang telah berlangsung cukup lama.

Kesepakatan tersebut tercapai dalam musyawarah yang dipimpin Bupati Ketapang di Ruang Rapat Kantor Bupati Ketapang, Senin (31/8/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri manajemen PT PTS, masyarakat Desa Merimbang Jaya, Pemerintah Kecamatan Sandai, Pemerintah Desa Merimbang Jaya, BPN, serta sejumlah unsur terkait lainnya. Musyawarah ini merupakan tindak lanjut dari proses mediasi yang sebelumnya dilaksanakan pada 24 Agustus 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Ketapang mengajak seluruh pihak mengedepankan kebijaksanaan, kelapangan hati, dan semangat musyawarah untuk mencari solusi terbaik.

Penyelesaian sengketa, menurutnya, tidak hanya berkaitan dengan perbedaan kepentingan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab bersama dalam menjaga keharmonisan sosial, rasa keadilan, kepastian, serta masa depan masyarakat.

Setelah melalui pembahasan dan dialog antara kedua belah pihak, kesepakatan akhirnya tercapai. Salah satu poin utama yang disepakati adalah pemberian tambahan lahan kemitraan sebesar 20 persen dari luas lahan yang dipermasalahkan.

Adapun luas lahan yang menjadi persoalan tersebut mencapai 227,09 hektare dan tambahan lahan kemitraan akan diberikan kepada pemilik lahan.

Direktur PT PTS, Ir. Berimo Mahendra, mengatakan pihak perusahaan menerima hasil musyawarah yang telah disepakati bersama.

“Kami menerima 100 persen apa yang Bapak Bupati minta. Dari pihak masyarakat Merimbang juga sudah menerima. Jadi kita semua sudah menerima keputusan beliau,” ujarnya.

Selain kesepakatan mengenai lahan kemitraan, kedua pihak juga menyetujui penyelesaian proses hukum yang sedang berjalan.

PT PTS sepakat mencabut laporan terhadap masyarakat yang telah disampaikan kepada kepolisian. Di sisi lain, Kelompok Tani Penjurung Tapah Turus (PTT) juga sepakat mencabut gugatan perdata yang telah diajukan ke pengadilan.

Bupati Ketapang menilai kesepakatan tersebut bukan sekadar mengakhiri sengketa, tetapi menjadi momentum untuk memperbaiki hubungan antara masyarakat dan perusahaan serta membangun kembali kepercayaan kedua belah pihak.

“Kita mulai islah dari nol. Setelah semua laporan dan gugatan dicabut, kita sama-sama menjaga kondisi tetap kondusif dan tidak melakukan tindakan yang melawan hukum.”

Setelah kesepakatan tercapai, pembahasan teknis mengenai pengelolaan lahan kemitraan akan dilanjutkan oleh PT PTS bersama Kelompok Tani Penjurung Tapah Turus (PTT), Pemerintah Desa Merimbang Jaya, dan Pemerintah Kecamatan Sandai.

Pengaturan teknis tersebut nantinya dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama kemitraan dengan pola manajemen satu atap dan dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Bupati juga meminta seluruh proses pembagian dan realisasi kemitraan dilakukan secara terbuka dan terkoordinasi. Dengan demikian, manfaat dari kesepakatan yang telah dicapai dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan menjadi penanda berakhirnya proses panjang yang telah dilalui kedua belah pihak. Penyelesaian melalui musyawarah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa konflik dapat diselesaikan ketika setiap pihak bersedia membuka ruang dialog dan mencari titik temu.

Bagi Pemerintah Kabupaten Ketapang, penyelesaian sengketa masyarakat dan perusahaan tidak hanya berkaitan dengan kepastian investasi maupun pengelolaan lahan. Harmoni sosial, rasa keadilan, dan penghormatan terhadap setiap pihak juga menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.

Melalui kesepakatan tersebut, masyarakat dan perusahaan diharapkan dapat kembali membangun hubungan yang lebih baik serta menjaga situasi tetap kondusif.

Musyawarah menjadi jalan untuk menemukan kesepahaman, sementara islah menjadi langkah awal untuk memulihkan kepercayaan dan membuka ruang kerja sama baru antara masyarakat dan perusahaan di Kabupaten Ketapang.