Penyusunan RKPS 2027–2036 Perkuat Komitmen 20 LPHD di Kabupaten Kubu Raya dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial
Bimtek dilaksanakan pada 13–18 Juli 2026 di Aula SAMPAN Kalimantan dalam dua gelombang. Sesi pertama diikuti 10 LPHD di Bentang Kubu, sedangkan sesi kedua diikuti 10 LPHD di Bentang Pesisir Padang Tikar (BPPT).
BERITAINKALBAR.COM, KUBU RAYA –Sebanyak 20 Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) di Kabupaten Kubu Raya mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) Periode 2027–2036 sebagai langkah memperkuat tata kelola Hutan Desa yang berkelanjutan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari penguatan implementasi Delta Kapuas Project dalam mendukung aksi mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat.
Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan RKPS dilaksanakan dari tanggal 13-18 Juli 2026 di Aula SAMPAN Kalimantan dalam dua sesi. Sesi pertama berlangsung pada 13–15 Juli 2026 yang diikuti sepuluh LPHD di Bentang Kubu, yaitu Teluk Bakung, Ambawang, Kampung Baru, Sungai Bemban, Mengkalang, seruat dua, Kubu, Dabong, Betuah, dan Tanjung Beringin. Sementara sesi kedua dilaksanakan pada 15–18 Juli 2026 yang diikuti sepuluh LPHD di Bentang Pesisir Padang Tikar (BPPT), yakni Medan Mas, Padang Tikar I, Tasik Malaya, Sungai Besar, Sungai Jawi, Tanjung Harapan, Ambarawa, Teluk Nibung, Nipah Panjang, dan Batu Ampar.
Penyusunan RKPS difokuskan pada empat sasaran utama, yakni mengevaluasi pelaksanaan RKPS periode 2017–2026, mengidentifikasi potensi dan tantangan pengelolaan Hutan Desa, menyelaraskan dokumen dengan Project Design Document (PDD) Delta Kapuas Project, serta menyusun RKPS 2027–2036 yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan perubahan iklim.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat, Ir. Adi Yani, M.H., menegaskan bahwa RKPS merupakan dokumen strategis yang menentukan arah pengelolaan Hutan Desa
“RKPS bukan hanya menjadi dokumen administrasi, tetapi menjadi pedoman utama dalam mengelola Hutan Desa secara terarah, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan perubahan iklim. Dokumen ini harus terus diperbarui agar sesuai dengan kondisi di lapangan dan mendukung pemberdayaan masyarakat,” ujar Adi Yani.
Ia menambahkan, Delta Kapuas Project telah mendapat perhatian dari Kementerian Kehutanan dan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial sehingga berpeluang menjadi salah satu model nasional pengelolaan Perhutanan Sosial. Menurutnya, kualitas dokumen perencanaan dan kesiapan kelembagaan menjadi faktor penting untuk mencapai target tersebut.
Senada dengan itu, Kepala Balai Perhutanan Sosial Wilayah III Banjarbaru, Eko Nopriadi, S.Hut., M.T., mengatakan penyusunan RKPS merupakan investasi jangka panjang bagi keberhasilan pengelolaan Hutan Desa.
“Menyusun RKPS memang membutuhkan waktu dan energi karena kita sedang merancang arah pengelolaan untuk sepuluh tahun ke depan. Namun proses ini merupakan investasi penting agar pengelolaan Perhutanan Sosial berjalan lebih terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Eko.
Ia menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021, RKPS menjadi dokumen resmi yang disahkan oleh Kepala Balai Perhutanan Sosial dan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Oleh karena itu, setiap program yang dimuat harus realistis serta dapat diterapkan sesuai kondisi di lapangan.
Kepala UPT KPH Wilayah Kubu Raya, Rudy Hartono, menilai kegiatan ini menjadi fondasi penting untuk memastikan pengelolaan Hutan Desa tetap selaras dengan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP).
“Melalui bimbingan teknis ini, para LPHD memperoleh pendampingan secara intensif sehingga RKPS yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas, lebih terukur, dan memiliki arah pengelolaan yang jelas sesuai dengan RPHJP,” ujarnya.
Menurut Rudy, RKPS juga harus mampu mengakomodasi isu strategis seperti perlindungan kawasan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta pengembangan usaha masyarakat berbasis Perhutanan Sosial.
Mewakili peserta, Ketua LPHD Medan Mas, Rusdianto, mengapresiasi dukungan Balai Perhutanan Sosial Wilayah III Banjarbaru, UPT KPH Wilayah Kubu Raya, SAMPAN Kalimantan, para fasilitator desa, PT Belantara Sejahtera Mandiri dan seluruh pihak yang mendampingi proses penyusunan RKPS.
“RKPS yang kami susun berpedoman pada tiga pilar utama Perhutanan Sosial, yaitu kelola kawasan, kelola usaha, dan kelola kelembagaan. Sekitar 60 persen program difokuskan pada penguatan kelola kawasan, sedangkan 40 persen lainnya diarahkan untuk pengembangan usaha dan kelembagaan yang nantinya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan,” ujar Rusdianto.
