IPOSC 2026 Batal Digelar, Pemprov Kalbar Minta Semua Pihak Fokus Tangani Karhutla dan Kabut Asap Dulu

BERITAINKALBAR.COM, PONTIANAK – Rencana pelaksanaan IPOSC 2026 bertajuk Pertemuan Edukasi Petani Sawit Berkelanjutan di Kalimantan Barat resmi dibatalkan pada Senin (14/9/2026). Keputusan tersebut diambil Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di tengah kondisi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah dan kualitas udara yang terdampak kabut asap.

Pembatalan kegiatan yang berkaitan dengan sektor kelapa sawit tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan situasi Kalimantan Barat yang dinilai belum kondusif. Pemprov Kalbar meminta perhatian dan dukungan seluruh pihak tetap diarahkan pada upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih berlangsung.

Rencana penyelenggaraan IPOSC 2026 sebelumnya menjadi perhatian publik setelah informasi mengenai kegiatan tersebut beredar dan ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah masyarakat mempertanyakan relevansi pelaksanaan kegiatan yang mengangkat isu sawit berkelanjutan ketika Kalimantan Barat masih menghadapi persoalan karhutla dan kabut asap.

Salah satunya disampaikan melalui akun Threads @irwandiferry. Dalam unggahannya, ia mempertanyakan rencana pelaksanaan kegiatan tersebut dan menilai penyelenggaraan festival sawit di tengah kondisi karhutla yang masih parah berpotensi menimbulkan persepsi kurangnya empati terhadap masyarakat yang terdampak asap.

Menanggapi polemik tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kalimantan Barat, Rino Anteno Tengo, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut telah dibatalkan atas instruksi Pemerintah Provinsi Kalbar.

Pernyataan itu disampaikan Rino melalui unggahan Instagram resmi Disbunnak Kalbar, Senin (14/9/2026).

“Atas instruksi Bapak Gubernur Ria Norsan, saya sudah berkomunikasi dengan pihak penyelenggara untuk dibatalkan,” kata Rino, Senin (14/9/2026).

Rino menjelaskan, keputusan pembatalan tidak terlepas dari kondisi Kalimantan Barat yang masih menghadapi situasi karhutla. Pemerintah menilai kondisi daerah saat ini belum memungkinkan untuk menggelar kegiatan tersebut.

“Kegiatan ini dibatalkan mengingat Kalimantan Barat masih dalam kondisi yang tidak kondusif,” ujarnya.

Pembatalan IPOSC 2026 menjadi salah satu bentuk penyesuaian agenda pemerintah terhadap situasi darurat karhutla yang sedang dihadapi Kalimantan Barat. Di tengah meningkatnya perhatian terhadap kebakaran lahan dan dampak asap, pemerintah berupaya mengarahkan berbagai sumber daya dan perhatian pada penanganan bencana tersebut.

Karhutla di Kalimantan Barat tidak hanya berdampak terhadap kawasan hutan dan lahan, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. Kabut asap yang ditimbulkan kebakaran dapat memengaruhi kualitas udara, jarak pandang hingga berbagai aktivitas sehari-hari.

Karena itu, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, aparat keamanan, petugas pemadam, perusahaan hingga masyarakat.

Dalam kondisi seperti ini, pembatalan kegiatan yang berpotensi melibatkan banyak peserta juga menjadi langkah untuk menyesuaikan agenda dengan kondisi daerah. Pemerintah berharap perhatian publik dapat lebih diarahkan pada upaya bersama untuk mengendalikan kebakaran dan memulihkan kondisi lingkungan.

Rino turut mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung langkah penanganan karhutla yang sedang dilakukan pemerintah dan berbagai unsur terkait.

Ia berharap kondisi Kalimantan Barat dapat segera kembali normal sehingga berbagai kegiatan masyarakat dan pemerintahan dapat berjalan seperti biasa.

Pembatalan IPOSC 2026 juga menegaskan bahwa kondisi karhutla menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan agenda yang melibatkan sektor usaha maupun masyarakat. Pemerintah daerah memilih menunda kegiatan tersebut hingga situasi di Kalimantan Barat dinilai lebih kondusif.

Di tengah situasi tersebut, upaya pengendalian karhutla tetap menjadi prioritas. Koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI-Polri, Manggala Agni, BPBD, masyarakat peduli api dan berbagai unsur lainnya terus diperlukan untuk mempercepat penanganan titik-titik kebakaran.

Pemerintah juga terus mendorong kesadaran masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, khususnya di tengah kondisi cuaca kering dan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan karhutla tinggi.

Dengan dibatalkannya IPOSC 2026, pemerintah berharap seluruh pihak dapat memahami situasi yang sedang dihadapi Kalimantan Barat. Fokus bersama saat ini diarahkan pada pengendalian karhutla, pengurangan dampak kabut asap dan pemulihan kondisi daerah agar kembali aman serta kondusif bagi masyarakat.