Prabowo Soroti Pejabat yang Tak Hadir di Peresmian Kopdes Merah Putih, Minta untuk Dicatat

BERITAINKALBAR.COM, NASIONAL  – Presiden Prabowo Subiantomemberikan perhatian khusus terhadap ketidakhadiran sejumlah pejabat pemerintah pusat maupun daerah dalam agenda Peresmian Operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Dilansir dari CNBC Indonesia, Prabowo secara langsung meminta agar para pejabat yang tidak menghadiri acara tersebut didata.

“Dicatat tadi ya, yang pejabat-pejabat enggak hadir tadi itu,” ujar Prabowo.

Meski demikian, Kepala Negara tetap mencoba berpikir positif dan menduga para pejabat tersebut kemungkinan tengah menjalankan tugas lain yang dianggap lebih penting, termasuk agenda di luar negeri.

“Tapi kita berpikir positif, pasti ada kegiatan yang lebih penting dari kegiatan ini atau berada di luar, di luar negeri?” ujarnya.

Namun demikian, Prabowo turut menyoroti soal aturan perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat, termasuk kepala daerah. Ia meminta agar izin serta sumber pembiayaan perjalanan tersebut diperiksa.

“Kalau di luar negeri, dicek juga itu biayanya dari mana itu. Ada izin nggak? Sekarang pejabat dari daerah harus izin Presiden juga ya ke luar negeri ya? Harus izin ya. Izin Mendagri, coba dicek ya nanti itu,” katanya seperti dikutip dari CNBC Indonesia.

Diketahui, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya telah menerbitkan Surat Edaran Nomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 pada 23 Desember 2024 terkait Kebijakan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh kementerian, lembaga pemerintah, hingga kepala daerah di Indonesia.

Kebijakan tersebut diterbitkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet pada 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024 yang menekankan pentingnya penghematan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan pemerintahan.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa perjalanan dinas luar negeri harus dilakukan secara efektif, efisien, dan selektif serta memiliki manfaat konkret bagi peningkatan kinerja pemerintah maupun pembangunan daerah.

Selain itu, seluruh perjalanan dinas luar negeri wajib mendapatkan izin Presiden melalui Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri yang berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara.

Dalam surat edaran tersebut turut mengatur batas maksimal jumlah peserta dalam perjalanan dinas luar negeri berdasarkan jenis kegiatan.

Beberapa di antaranya yakni pelatihan atau studi tiru maksimal diikuti 10 orang, seminar dan konferensi maksimal tiga orang, sedangkan misi perdagangan, investasi, maupun promosi dibatasi maksimal lima orang peserta.

Sementara untuk sidang bilateral, regional, multilateral, hingga forum internasional, jumlah delegasi maksimal ditetapkan lima orang dengan kemungkinan tambahan peserta dalam kelompok kerja tertentu.

Di akhir keterangannya, Prabowo kembali menegaskan pentingnya pengawasan terhadap perjalanan dinas pejabat agar tetap sesuai aturan dan prinsip efisiensi anggaran pemerintah.

(pdp)