Gubernur Ria Norsan Ingatkan Ancaman Logistik dan Cuaca terhadap Inflasi Kalbar
Gubernur Ria Norsan saat sampaikan arahan. (Dok. Istimewa)
BERITAINKALBAR.COM, PONTIANAK – Memasuki semester II 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai memperkuat langkah antisipasi terhadap berbagai faktor yang berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok. Salah satu perhatian utama adalah ancaman gangguan logistik dan cuaca yang dapat memengaruhi distribusi barang.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat yang dipimpin langsung Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Rabu (22/7/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Barat, sejumlah kepala daerah, serta perwakilan pemerintah daerah dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.
Dalam pertemuan tersebut, Ria Norsan mengingatkan bahwa pengendalian inflasi harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi lapangan. Bagi Kalimantan Barat yang memiliki wilayah luas, kelancaran distribusi menjadi faktor penting agar kebutuhan masyarakat dapat tersedia secara merata.
“Kebutuhan masyarakat Kalimantan Barat tetap tersedia, harga terjangkau, dan pasokannya mampu menjangkau di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Itu yang paling penting pada pertemuan kita hari ini,” kata Ria Norsan.
Gubernur juga meminta seluruh TPID memperkuat koordinasi melalui strategi 4K. Empat strategi tersebut meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
“Saya meminta TPID Provinsi Kalimantan Barat dan kabupaten/kota memperkuat sinergi strategi empat K. Yang pertama keterjangkauan harga. Yang kedua ketersediaan pasokan, barangnya ada yang mau dibeli. Kemudian kelancaran distribusi ini juga yang kita jaga. Selanjutnya komunikasi yang efektif,” ujarnya.
Menurut Norsan, pengendalian inflasi tidak bisa hanya dilakukan dengan mengawasi harga di pasar. Pemerintah juga harus memastikan barang tersedia dan dapat didistribusikan ke daerah yang membutuhkan.
“Kalau empat ini bisa kita jaga, insyaallah angka inflasi akan terjaga dengan baik,” tambahnya.
Kewaspadaan tersebut semakin penting karena memasuki semester II terdapat sejumlah potensi gangguan yang dapat memengaruhi pasokan dan harga. Norsan menyebut kendala logistik, cuaca, hingga potensi spekulasi ketika terjadi kelangkaan komoditas sebagai beberapa faktor yang perlu diantisipasi.
“Masuk semester dua terdapat beberapa titik rawan yang perlu kita antisipasi, yaitu kendala logistik, dampak cuaca terhadap distribusi, serta potensi spekulasi ketika terjadi kelangkaan,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, pemerintah kabupaten/kota diminta memperluas program intervensi pasar. Pasar murah dan Gerakan Pangan Murah dinilai menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Norsan meminta program tersebut terus dilaksanakan, khususnya di daerah yang memiliki potensi kenaikan harga maupun gangguan pasokan.
“Kesimpulan pertemuan rapat hari ini, pertama adalah aspek keterjangkauan harga. Saya meminta perluasan program. Kabupaten/kota saya minta juga pasar murah tetap dilaksanakan dan melakukan Gerakan Pangan Murah,” pungkasnya.
Melalui koordinasi TPID provinsi dan kabupaten/kota, Pemprov Kalbar berharap berbagai potensi tekanan inflasi dapat diantisipasi lebih awal. Stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok diharapkan tetap terjaga sehingga masyarakat tidak terbebani kenaikan harga pada semester II 2026.
