KUA-PPAS 2027 Masuk Pembahasan, Norsan Arahkan Anggaran untuk Percepat Pembangunan Kalbar
Gubernur Kalbar Ria Norsan usai pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (23/7/2026). (Dok. Istimewa)
BERITAINKALBAR.COM, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (23/7/2026).
Penyampaian tersebut berlangsung di Ruang Balairungsari DPRD Kalbar sebagai tahapan awal pembahasan APBD 2027. Rancangan KUA-PPAS selanjutnya akan dibahas bersama DPRD untuk menghasilkan kesepakatan yang menjadi dasar penyusunan APBD.
Norsan mengatakan penyusunan anggaran tahun depan diselaraskan dengan kondisi ekonomi makro nasional dan daerah serta arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kalbar 2025–2029.
Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kalbar berada pada rentang 5,82 hingga 7,01 persen. Sementara tingkat pengangguran terbuka ditargetkan 4,7 persen dan kemiskinan berada pada kisaran 5,64 hingga 6,14 persen.
“Target indikator ekonomi makro yang ditetapkan meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,82 hingga 7,01 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,7 persen, angka kemiskinan pada kisaran 5,64 hingga 6,14 persen, rasio gini sebesar 0,298, inflasi 1,5 hingga 3,5 persen,” jelas Norsan.
Untuk mendukung target tersebut, Pemprov Kalbar akan meningkatkan optimalisasi PAD melalui penerimaan pajak daerah serta pemanfaatan aset daerah yang belum produktif.
Fokus Pembangunan dan Pelayanan Dasar
Norsan menyebut kebijakan belanja 2027 diarahkan pada sejumlah sasaran utama, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.
Peningkatan daya saing daerah, penguatan infrastruktur pelayanan dasar serta peningkatan kemandirian desa juga menjadi bagian dari prioritas pemerintah.
Pemprov Kalbar tetap memperhatikan belanja wajib dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada enam urusan pelayanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan dirancang untuk menutup defisit. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tambahan penyertaan modal kepada Bank Kalbar yang bersumber dari proyeksi SILPA Tahun 2026.
Adapun pendapatan daerah pada rancangan APBD 2027 diproyeksikan sebesarRp5,75 triliun, dengan PAD Rp3,28 triliun, pendapatan transfer Rp2,46 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp2,64 miliar.
Sementara belanja daerah dirancang sebesarRp5,80 triliun, terdiri dari belanja operasi Rp4,19 triliun, belanja modal Rp499,03 miliar, belanja tidak terduga Rp25 miliar dan belanja transfer Rp1,08 triliun.
Pemprov Kalbar berharap pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan mendukung percepatan pembangunan daerah pada 2027.
