Bupati Ketapang Gerak Cepat Atasi Kelangkaan Pertalite, Libatkan Forkopimda dan Pengelola SPBU
Bupati Ketapang bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Ketapang menggelar rapat koordinasi dengan Forkopimda, Hiswana Migas, pengelola SPBU, dan pihak terkait untuk mengidentifikasi penyebab antrean panjang Pertalite serta merumuskan langkah penanganannya. (Dok. Prokopim Pemkab Ketapang)
BERITAINKALBAR.COM, KETAPANG – Bupati Ketapang bergerak cepat merespons kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite yang terjadi di Kabupaten Ketapang dalam beberapa hari terakhir. Untuk mencari solusi atas persoalan tersebut, Bupati Ketapang bersama Wakil Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Ketapang menggelar rapat koordinasi yang melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Hiswana Migas, seluruh pengelola SPBU, serta sejumlah pihak terkait.
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan sekaligus mencari penyebab terjadinya antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar.
Antrean Panjang Jadi Sorotan
Berdasarkan hasil pengamatan Bupati Ketapang, persoalan yang terjadi bukan disebabkan oleh kosongnya pasokan Pertalite. Namun, antrean kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU membuat masyarakat kesulitan memperoleh BBM.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga menerima laporan mengenai kenaikan harga Pertalite di tingkat pengecer yang dijual jauh di atas harga normal.
Pemkab Ketapang Kumpulkan Seluruh Pemangku Kepentingan
Dalam rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Ketapang mengundang seluruh pihak yang berkaitan dengan distribusi BBM, mulai dari unsur Forkopimda, Hiswana Migas, hingga pengelola SPBU di Kabupaten Ketapang.
“Hari ini saya bersama Wakil Bupati menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda. Saya juga memanggil pihak terkait, Hiswana Migas, serta seluruh pengelola SPBU yang ada di Kabupaten Ketapang,” kata Bupati Ketapang saat dikonfirmasi wartawan, Senin (13/7/2026).
Bupati Ketapang menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi distribusi Pertalite sekaligus mengidentifikasi faktor penyebab antrean panjang yang terjadi di lapangan.
“Siang ini kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan apa penyebabnya” jelasnya.
Penimbunan BBM Akan Ditindak Sesuai Hukum
Bupati Ketapang juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mentoleransi apabila ditemukan praktik penimbunan BBM oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Menurutnya, apabila terdapat indikasi pelanggaran, Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama aparat penegak hukum akan melakukan penelusuran dan mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau memang ada indikasi penimbunan, tentu akan kita telusuri. Ada konsekuensi hukum sesuai aturan yang berlaku. Karena itu Pak Kapolres juga saya undang dalam rapat ini” tegas Bupati Ketapang.
Pemerintah Daerah Cari Solusi Secepatnya
Bupati Ketapang memastikan pemerintah daerah tidak akan tinggal diam menghadapi persoalan kelangkaan Pertalite. Pemerintah memahami keresahan masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh BBM bersubsidi tersebut.
Karena itu, seluruh pemangku kepentingan dilibatkan dalam upaya mencari solusi yang cepat dan tepat agar distribusi Pertalite kembali normal serta kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
“Saya memahami apa yang dirasakan masyarakat. Karena itu saya bersama Forkopimda dan seluruh stakeholder akan mengambil langkah-langkah untuk mencari solusi atas persoalan ini.”
Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, Pemerintah Kabupaten Ketapang berharap penyebab antrean panjang di SPBU dapat segera diatasi sehingga distribusi Pertalite kembali berjalan lancar dan masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar.
