Pemprov Kalbar Perketat Penanganan Karhutla: 14 PBPH Dipasang Plang Peringatan, 4 di Antaranya Disanksi

BERITAINKALBAR.COM, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan memperluas pengawasan terhadap perusahaan pemegang izin. Sebanyak 14 Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) telah menjadi sasaran pengawasan dan pemasangan plang peringatan, dengan empat di antaranya telah dikenai sanksi administratif, termasuk satu perusahaan yang mendapatkan sanksi berupa pembekuan izin.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan aktivitas usaha di wilayah yang berkaitan dengan kawasan hutan tetap berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mencegah terjadinya kebakaran dan memastikan setiap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti.

Berdasarkan data pengawasan kehutanan dan lingkungan hidup terkait karhutla Provinsi Kalimantan Barat per 12 September 2026, pengawasan kehutanan dan pemasangan plang peringatan telah dilakukan terhadap 14 PBPH.

Kegiatan tersebut dilakukan Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalimantan Barat.

Dari hasil pengawasan, tiga perusahaan tercatat telah mendapatkan sanksi administrasi, yakni PT Wana Eka Lestari, PT Wana Subur Persada, dan PT Finantara Intiga.

Sementara itu, PT Mohairson Pawan Khatulistiwa mendapatkan sanksi administrasi berupa pembekuan izin.

Adapun sejumlah perusahaan lainnya masih berstatus dalam proses. Penanganan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, pengumpulan data, serta verifikasi di lapangan.

Pemberian sanksi tersebut sejalan dengan sikap Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan yang sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berhenti pada sebatas laporan ketika ditemukan dugaan pelanggaran terkait karhutla.

Norsan menegaskan, apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan bukti adanya kesalahan atau pembakaran di sekitar wilayah perusahaan, proses penanganan akan terus dilanjutkan.

“Kalau memang terbukti dia melakukan kesalahan atau pembakaran di sekitar kebun dia itu, tetap kita lanjutin. Ini kan masih dalam tahap penyelidikan,” kata Ria Norsan di Pontianak, Kamis (3/9/2026).

Menurut Norsan, proses penanganan harus dilakukan berdasarkan bukti dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan penyelidikan menjadi bagian penting untuk memastikan dugaan pelanggaran benar-benar memiliki dasar sebelum ditingkatkan ke proses hukum berikutnya.

“Belum penyidikan. Penyelidikan dulu, dicek dulu data-datanya yang benar. Tapi kalau terbukti, kita tingkatkan ke penyidikan,” tegasnya.

Pernyataan tersebut kemudian diikuti dengan langkah konkret di lapangan. Data terbaru Pemprov Kalbar menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya dilakukan melalui operasi pemadaman, tetapi juga diperkuat dengan pengawasan terhadap kegiatan usaha serta penerapan sanksi administratif.

Pengawasan juga dilakukan pada sektor lingkungan hidup. Sebanyak 17 izin usaha perkebunan telah menjadi objek pengawasan yang dilakukan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan pemerintah kabupaten terkait.

Dalam kegiatan tersebut, pemasangan plang peringatan juga telah dilakukan terhadap 17 izin usaha perkebunan yang masuk dalam pengawasan.

Langkah pengawasan selanjutnya telah disiapkan pemerintah. Pengawasan lingkungan hidup tahap III dijadwalkan berlangsung pada 14–20 September 2026, dengan sasaran sebanyak 35 perusahaan.

Puluhan perusahaan tersebut tersebar di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, meliputi Ketapang, Kubu Raya, Sekadau, Sanggau, Bengkayang hingga Melawi.

Pengawasan yang diperluas tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla di Kalimantan Barat dilakukan melalui pendekatan yang lebih menyeluruh. Pemerintah tidak hanya bergerak ketika api telah muncul, tetapi juga berupaya memastikan aktivitas usaha yang berada di wilayah rawan karhutla menjalankan kewajiban pencegahan dan pengelolaan lingkungan.

Di sisi lain, upaya pemadaman dan pengendalian karhutla di lapangan tetap dilakukan secara terpadu. Pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, aparat keamanan, Manggala Agni, BPBD serta unsur masyarakat dalam menangani titik-titik kebakaran yang muncul.

Pengawasan terhadap perusahaan menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat upaya pencegahan. Ketika ditemukan indikasi pelanggaran, pemerintah memiliki dasar untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Empat PBPH yang telah dikenai sanksi menjadi bagian dari rangkaian tindakan tersebut. Sementara perusahaan yang masih dalam proses tetap akan melalui tahapan pemeriksaan dan verifikasi sebelum pemerintah menentukan tindakan selanjutnya.

Sikap pemerintah juga menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman api. Aspek kepatuhan perusahaan, pengawasan perizinan, perlindungan lingkungan dan penegakan aturan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mengendalikan karhutla di Kalimantan Barat.

Dengan pengawasan terhadap 14 PBPH dan 17 izin usaha perkebunan, serta agenda pengawasan terhadap 35 perusahaan pada tahap berikutnya, Pemprov Kalbar terus memperluas jangkauan pengendalian karhutla.

Langkah tersebut sekaligus memperkuat pesan bahwa setiap dugaan pelanggaran akan diperiksa berdasarkan data dan bukti. Jika terbukti melakukan pelanggaran, perusahaan dapat dikenai tindakan sesuai ketentuan, sementara proses terhadap pihak yang belum terbukti tetap mengedepankan pemeriksaan dan verifikasi secara menyeluruh.

Penanganan karhutla pun diarahkan tidak sekadar menyelesaikan kebakaran yang terjadi saat ini, tetapi juga membangun sistem pengawasan yang lebih kuat agar potensi kebakaran dapat dicegah dan aktivitas usaha di Kalimantan Barat tetap berjalan dengan memperhatikan ketentuan lingkungan serta kelestarian kawasan hutan. (dp)