Warga Tak Mau Mengungsi, Distribusi Bantuan Banjir Kalbar Terkendala
BERITAINKALBAR.COM, LOKAL – Banjir besar yang merendam tujuh kabupaten di Kalimantan Barat telah berdampak pada 314 desa di 60 kecamatan. Bantuan banjir Kalbar pun masih terkendala lantaran masih banyak warga yang enggan mengungsi.
Jumlah Korban Banjir Kalbar
Hingga saat ini, sebanyak 43.092 kepala keluarga (KK) atau 148.693 jiwa terdampak oleh bencana ini. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 104 KK atau 606 jiwa yang memilih mengungsi ke posko pengungsian yang disediakan pemerintah.
Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Daniel, menyoroti rendahnya angka warga yang mengungsi ke posko resmi. Ia menyebut bahwa banyak warga memilih untuk bertahan di rumah sendiri atau mengungsi ke tempat kerabat yang masih aman.
“Kalau kita lihat data yang mengungsi hanya ratusan orang, persoalannya bukan pemerintah tidak menyiapkan hunian sementara, tetapi masyarakat kita enggan untuk tinggal di pengungsian. Padahal fasilitas sudah kita lengkapi tetapi mereka lebih memilih mengungsi secara mandiri di rumah keluarga mereka yang masih aman,” ungkapnya saat ditemui di Posko Utama Penanganan Darurat Bencana Provinsi Kalbar, Kamis (30/1/25), seperti dikutip dari PIFA.
Penyaluran Bantuan Jadi Tantangan Petugas
Kondisi ini menjadi tantangan bagi petugas dalam menyalurkan bantuan. Menurut Daniel, pendistribusian logistik makanan siap saji kerap terkendala karena lokasi pengungsian warga yang tersebar dan sulit dijangkau.
“Kendala yang dihadapi petugas di lapangan adalah tempat mereka mengungsi itu harus kita intervensi dalam rangka mendorong bantuan logistik makanan siap saji yang harus mereka konsumsi tiap waktunya,” jelasnya.
Daniel mengimbau agar warga terdampak dapat mengungsi ke posko yang telah disediakan agar proses distribusi bantuan lebih mudah dan terkoordinasi dengan baik.
Terkait keluhan lambannya penyaluran bantuan, Daniel menegaskan bahwa proses distribusi dilakukan secara bertahap melalui pemerintah daerah sebelum sampai ke masyarakat. Menurutnya, verifikasi data penerima bantuan menjadi faktor utama dalam keterlambatan tersebut.
Daniel menerangkan bahwa data diperlukan untuk mendistribusikan bantuan. Dia menyebut persoalan bantuan bukan tidak akan diberikan, namun mungkin akan lambat sampai karena persoalan data.
“Contoh ada beberapa kecamatan yang misalnya datanya ganda, ini yang harus kita verifikasi. Ternyata setelah kita data rupanya datanya ganda, lebih dari satu. Jadi pembersihan data ini memerlukan waktu cukup lama. Sebab itu pemberian bantuan sedikit terlambat,” tutup dia. (da)
