Program Pengendalian Inflasi Jaga Daya Beli Masyarakat, Ria Norsan Borong Dua Penghargaan
BERITAINKALBAR.COM, BALIKPAPAN – Program pengendalian inflasi dan pembiayaan kreatif yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dinilai membawa dampak nyata bagi masyarakat. Stabilitas harga kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi daerah, hingga penurunan angka kemiskinan menjadi indikator keberhasilan program yang dijalankan sepanjang 2025 hingga awal 2026.
Berbagai langkah konkret dilakukan Pemprov Kalbar untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakat, mulai dari Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, percepatan distribusi beras SPHP, hingga penguatan logistik pangan bersama Bulog dan Bapanas. Upaya tersebut dinilai berhasil menjaga daya beli masyarakat tetap stabil di tengah momentum hari besar nasional dan keagamaan.
Keberhasilan itu turut tercermin dari angka inflasi Kalbar pada 2025 yang berada di level 1,85 persen atau masuk kategori zona hijau. Kondisi tersebut ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Kalbar dari 5,00 persen pada 2024 menjadi 5,59 persen pada 2025, sekaligus menurunkan angka kemiskinan dari 6,25 persen menjadi 6,16 persen.
Selain itu, transformasi ekonomi digital juga mengalami peningkatan signifikan. Penggunaan QRIS naik 76 persen, transaksi e-commerce tumbuh 33,82 persen, dan kredit UMKM meningkat sebesar 2,67 persen.
Melalui konsep entrepreneur government, Pemprov Kalbar juga memperkuat pembiayaan inovatif non-APBD dan memperluas kolaborasi dengan sektor swasta maupun perbankan guna mempercepat pembangunan daerah yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Atas capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berhasil meraih dua penghargaan bergengsi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yakni Terbaik I Tingkat Provinsi bidang Entrepreneur Government melalui Pembiayaan Kreatif (Creative Financing) Tahun 2026 dan Terbaik I Tingkat Provinsi kategori Pengendalian Inflasi Daerah se-Kalimantan.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Ria Norsan pada ajang Awarding Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Kalimantan Tahun 2026 yang diserahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Platinum Hotel Balikpapan, Selasa malam (5/5/2026).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ia menjelaskan bahwa Indonesia tidak menerapkan sistem otonomi penuh atau desentralisasi penuh, melainkan sistem yang ia sebut sebagai “semi-otonomi” atau partly decentralized system.
“Kita memiliki banyak ‘tongkat’ atau kekuasaan yang diberikan undang-undang sebagai instrumen pemerintah pusat untuk mengendalikan dan mengontrol daerah,” ujar Mendagri.
“Terutama terkait inflasi, pengawasan, kita juga memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang menunjukkan prestasi, salah satunya dalam pengendalian inflasi,” pungkasnya.
“Ini merupakan motivasi besar bagi kami, Pemerintah Provinsi, dan seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Keberhasilan ini adalah keberhasilan kita bersama,” ujar Ria Norsan.
