Harga BBM Subsidi Diduga di Atas HET, Gubernur Norsan Terima Keluhan Puluhan Sopir Truk

BERITAINKALBAR.COM, PONTIANAK – Persoalan BBM subsidi menjadi perhatian setelah puluhan sopir truk yang tergabung dalam Persatuan Sopir Kalimantan Barat mendatangi Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (27/7/2026).Dalam pertemuan tersebut, para sopir menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi di lapangan. Salah satu yang paling disoroti adalah dugaan penjualan BBM subsidi dengan harga melebihi harga eceran tertinggi (HET).

Aspirasi tersebut diterima langsung Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan. Ia berdialog dengan para sopir selama kurang lebih dua jam untuk mengetahui persoalan yang mereka alami.

Norsan mengatakan persoalan harga BBM di atas HET menjadi salah satu keluhan utama yang disampaikan para sopir.

“Setelah kita diskusi dua jam, ternyata yang mereka keluhkan pertama masalah harga di atas HET yang dijual oleh SPBU. Ini sudah melanggar aturan. SPBU tidak boleh menjual minyak subsidi di atas HET yang ditentukan pemerintah pusat, dan ini terjadi katanya dilakukan oleh oknum SPBU,” ujar Norsan.

Menurutnya, dugaan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut agar tidak merugikan masyarakat, khususnya para pengguna BBM subsidi yang telah memenuhi ketentuan.

Selain harga, para sopir juga menyampaikan persoalan lain terkait mekanisme barcode untuk mendapatkan BBM subsidi. Mereka menduga terdapat pihak yang menggunakan barcode secara berulang untuk melakukan pengisian.

“Tadi ada juga permasalahan pelangsir yang menggunakan barcode berkali-kali. Misalnya barcode teman di-scan, kemudian dibawa lagi, sehingga pada saat teman itu ingin mengisi minyak ternyata dia sudah mengisi. Itu ada terjadi juga,” jelasnya.

Jika praktik tersebut benar terjadi, masyarakat yang memiliki barcode resmi berpotensi mengalami kendala saat hendak melakukan pengisian BBM. Karena itu, pengawasan terhadap penggunaan barcode juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan.

Gubernur memastikan keluhan yang disampaikan para sopir tidak berhenti pada pertemuan tersebut. Pemprov Kalbar akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk menindaklanjutinya.

“Insyaallah kita akan menindaklanjuti. Kita kan ada Organda juga, Dinas Perhubungan. Dan untuk penegakan hukum, langsung dari Polda,” katanya.

Koordinasi juga akan dilakukan dengan Pertamina untuk memastikan informasi mengenai harga dan penyaluran BBM subsidi dapat ditindaklanjuti secara langsung.

“Besok sudah mulai kita akan menindaklanjuti apa yang dikeluhkan asosiasi sopir untuk ditindaklanjuti pihak Pertamina,” pungkasnya.

Langkah cepat tersebut diharapkan dapat memberikan solusi terhadap persoalan yang dikeluhkan para sopir sekaligus memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai aturan.

Pemerintah juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan di lapangan sehingga tidak terjadi penjualan BBM subsidi di atas ketentuan maupun penyalahgunaan sistem barcode yang dapat merugikan masyarakat.