Korban Deepfake Diskors, Satgas PPKPT UNTAN Didesak Jelaskan Dasar dan Perlindungan Korban

BERITAINKALBAR.COM, PONTIANAK – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tanjungpura (BEM UNTAN) meminta pihak kampus memperjelas penanganan kasus dugaan penyalahgunaan foto menggunakan teknologi deepfake AI yang terjadi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UNTAN.

Desakan tersebut disampaikan BEM UNTAN bersama BEM fakultas se-UNTAN melalui aksi pada Jumat (11/9/2026). Persoalan yang disorot terutama berkaitan dengan sanksi akademik terhadap korban dan pihak yang disebut sebagai pelaku dalam kasus tersebut.

Dalam penjelasan yang disampaikan melalui rilis, aksi mahasiswa dipicu keputusan kampus yang dinilai memberikan sanksi lebih berat kepada korban manipulasi foto vulgar dibandingkan pihak yang disebut sebagai pelaku utama.

Keputusan tersebut merujuk pada Surat Keputusan Rektor UNTAN Nomor 2968/DST/UN22/HK.03/2026. Berdasarkan keterangan dalam rilis yang diterima redaksi beritainkalbar.com, pihak berinisial RY yang disebut sebagai pelaku dikenai skorsing satu semester, sedangkan dua korban dikenai skorsing selama dua semester.

Perbedaan sanksi inilah yang kemudian menjadi salah satu persoalan utama yang dipertanyakan dalam aksi mahasiswa.

Sanksi Korban Menjadi Sorotan

BEM UNTAN menyebut sedikitnya enam korban telah dikenai sanksi. Menurut keterangan yang disampaikan, foto para korban ditemukan tersimpan di perangkat pihak yang disebut sebagai pelaku dan kemudian diedit menggunakan teknologi AI hingga menjadi konten vulgar.

Mahasiswa mempertanyakan dasar pemberian sanksi tersebut, termasuk mekanisme pemeriksaan dan pertimbangan yang digunakan pihak kampus dalam menjatuhkan keputusan.

Informasi mengenai kronologi lengkap, proses pemeriksaan, serta dasar penetapan sanksi tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak kampus dan pihak terkait lainnya.

Selain persoalan sanksi, mahasiswa juga menyoroti kondisi korban setelah kasus tersebut terjadi. Mereka meminta adanya pendampingan, perlindungan, dan pemulihan selama proses penanganan berlangsung.

Minta Hak Korban Dipenuhi

Dalam press release tersebut, BEM UNTAN merujuk Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 yang disebut mengatur hak korban atas pendampingan, perlindungan, dan pemulihan.

Menurut pihak mahasiswa, penanganan kasus di lingkungan perguruan tinggi perlu memastikan korban tetap memperoleh perlindungan selama proses penyelesaian berlangsung.

Mereka juga khawatir penanganan yang tidak memberikan kepastian mengenai pemulihan dapat membuat mahasiswa lain enggan melaporkan kasus serupa.

Satgas PPKPT Diminta Jelaskan Dasar Sanksi

Dalam aksi pada Jumat (11/9/2026), massa juga meminta penjelasan dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) mengenai dasar pemberian sanksi terhadap korban.

Menurut keterangan dalam rilis, mahasiswa sempat diminta menunggu penjelasan dan bukti mengenai dasar keputusan tersebut. Namun, hingga aksi berakhir, bukti yang dipertanyakan disebut belum diberikan.

Pihak rektorat kemudian menyampaikan bahwa keputusan tersebut akan dikaji kembali pada Senin (14/9/2026), termasuk hingga tingkat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti).

Mahasiswa Akan Kawal Proses Penanganan

BEM UNTAN menyatakan akan terus mengawal proses penanganan kasus tersebut. Mereka meminta kampus memberikan kejelasan mengenai dasar pemberian sanksi, memastikan perlindungan korban, serta memenuhi hak korban atas pendampingan dan pemulihan.

Pengawalan juga akan dilanjutkan pada Senin (14/9/2026), saat pihak rektorat dijadwalkan melakukan kajian terhadap keputusan yang dipersoalkan.