IDI Kalbar Tembus 86,17, Bukti Stabilitas Politik dan Ruang Demokrasi Semakin Baik
BERITAINKALBAR.COM, JAKARTA – Kalimantan Barat berhasil mencatat capaian membanggakan dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 dengan skor 86,17 dan menempati peringkat ke-4 terbaik nasional. Capaian tersebut sekaligus menjadikan Kalbar sebagai provinsi dengan nilai demokrasi tertinggi di Pulau Kalimantan.
Penghargaan diserahkan dalam kegiatan Kick Off Evaluasi Nasional Capaian IDI Tahun 2025 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., menerima langsung penghargaan tersebut dari Wakil Kepala BPS RI.
Keberhasilan Kalbar masuk empat besar nasional dinilai menjadi indikator kuat bahwa stabilitas politik, kebebasan sipil, dan partisipasi masyarakat di daerah terus mengalami peningkatan positif.
Indeks Demokrasi Indonesia sendiri merupakan instrumen resmi yang digunakan untuk mengukur kualitas demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Penilaian dilakukan melalui sejumlah indikator seperti kebebasan berpendapat, hak politik, serta kinerja lembaga demokrasi.
Gubernur Kalbar Ria Norsan mengatakan, capaian tersebut menunjukkan demokrasi di Kalimantan Barat berjalan dalam kondisi baik dan kondusif.
“Ini membuktikan bahwa demokrasi di Kalbar berjalan baik. Kebebasan berpendapat terjaga, pemilu berlangsung aman, dan ruang partisipasi publik terus kita buka. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi,” ujar Ria Norsan.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran seluruh elemen masyarakat yang terus menjaga suasana daerah tetap aman dan harmonis.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar akan terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan serta meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah.
Selain itu, Ria Norsan menilai kualitas demokrasi juga berkaitan erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
“Salah satu indikator penilaian IDI berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sumber daya manusia sangat penting bagi kemajuan daerah. Alhamdulillah, IPM Kalbar saat ini meningkat menjadi 72,09. Ke depan, target kita bisa mencapai angka 75. Jika IPM meningkat, maka kualitas demokrasi melalui IDI juga akan semakin baik,” harapnya.
Pemerintah Provinsi Kalbar juga berkomitmen untuk terus memperkuat pendidikan politik masyarakat agar demokrasi tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan di Kalbar untuk terus merawat demokrasi yang damai, inklusif, dan bermartabat menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
