Bupati Ketapang Dorong Perusahaan Sawit Lebih Bertanggung Jawab, akan Tindaklanjuti Temuan Bermasalah
Bupati Ketapang, Alexander Wilyo saat memimpin rapat koordinasi, pada Jumat (2/5/2025).
BERITAINKALBAR.COM, KETAPANG — Bupati Ketapang menegaskan komitmennya untuk menciptakan tata kelola sektor perkebunan yang lebih baik melalui langkah konkret dan terukur. Dalam rapat koordinasi yang digelar pada Jumat (2/5/2025) di ruang rapat lantai 2 Kantor Bupati Ketapang, ia menyampaikan harapan besar terhadap seluruh perusahaan kelapa sawit agar mampu meningkatkan kinerja dan tanggung jawab sosial mereka.
Dorongan untuk Perubahan Nyata
Dalam arahannya, Bupati menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin permasalahan-permasalahan di sektor perkebunan terus berulang tanpa penyelesaian. Ia mendorong adanya perubahan nyata, bukan hanya di atas kertas.
“Kami ingin perusahaan hadir bukan hanya sebagai pelaku bisnis, tapi juga sebagai mitra pembangunan. Kami akan tindak lanjuti semua temuan di lapangan melalui rapat lanjutan,” ujar Bupati tegas di hadapan para pejabat dan perwakilan instansi terkait.
Evaluasi Jadi Kunci: Harapan Terhadap Tim Khusus
Untuk mewujudkan perubahan tersebut, Bupati menginisiasi pembentukan tim khusus yang bertugas mengevaluasi seluruh perusahaan kelapa sawit berdasarkan berbagai aspek penting. Harapannya, tim ini mampu memberikan penilaian objektif dan menyeluruh, sehingga pemerintah dapat memberikan pembinaan secara tepat sasaran.
“Tim ini akan menilai dari pengelolaan kebun, kemitraan dengan koperasi, pelaksanaan CSR, hingga bagaimana perusahaan menangani konflik sosial. Ini semua bagian dari harapan kami untuk perbaikan menyeluruh,” kata Bupati.
Ketapang Tidak Hanya Fokus pada Sawit
Meskipun rapat berfokus pada sektor sawit, Bupati juga menyampaikan keinginannya agar sektor lain seperti pertambangan dan kehutanan mendapat perhatian yang sama. Ia menyebutkan bahwa sinergi antarsektor sangat penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan.
“Kami ingin sektor-sektor ini tumbuh selaras, tidak tumpang tindih, dan saling memperkuat. Harapan kami adalah tata kelola yang seimbang dan berpihak pada kepentingan rakyat Ketapang,” ujarnya.
Langkah Tegas untuk Kepentingan Daerah
Bupati juga menegaskan bahwa Pemkab Ketapang tidak akan segan mengambil langkah tegas jika ditemukan pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh perusahaan. Ia mengingatkan bahwa komitmen daerah bukan sekadar wacana, tetapi akan diikuti oleh tindakan nyata.
“Ketapang butuh investasi, tapi juga butuh keadilan. Kami ingin perusahaan bertumbuh, namun tetap tunduk pada aturan dan berpihak pada masyarakat,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, termasuk Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan, Kepala DPMPTSP, Kepala DKUKMPP, serta perwakilan dari Dinas PUTR dan Kantor Pertanahan. Hadir pula Kabag Hukum Setda, Kabag Ekbang Setda, dan Plt. Kabid Perkebunan.
Melalui pernyataan dan langkah tegas ini, Bupati berharap bahwa perusahaan-perusahaan di Ketapang dapat tumbuh bersama masyarakat, bukan di atas penderitaan mereka. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama membangun sektor perkebunan yang transparan, bertanggung jawab, dan inklusif.
