BPBD Ungkap Alasan Keterlambatan Penyaluran Bantuan Banjir Kalbar
Bantuan Banjir Kalbar yang disalurkan Pemprov. (Dok. ADPIM Pemprov Kalbar)
BERITAINKALBAR.COM, LOKAL – Banjir besar yang merendam tujuh kabupaten di Kalimantan Barat telah berdampak pada 314 desa di 60 kecamatan. Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Daniel, menegaskan bahwa proses distribusi bantuan banjir Kalbar dilakukan secara bertahap melalui pemerintah daerah sebelum sampai ke masyarakat.
Menurutnya, verifikasi data penerima bantuan menjadi faktor utama dalam keterlambatan tersebut.
“Data ini menjadi penting karena memang persoalan bantuan ini bukan tidak akan diberikan tetapi mungkin lambat sampai karena persoalan data. Contoh ada beberapa kecamatan yang misalnya datanya ganda, ini yang harus kita verifikasi. Ternyata setelah kita data rupanya datanya ganda, lebih dari satu. Jadi pembersihan data ini memerlukan waktu cukup lama. Sebab itu pemberian bantuan sedikit terlambat,” pungkasnya.
Daniel juga menyoroti rendahnya angka warga yang mengungsi ke posko resmi. Ia menyebut bahwa banyak warga memilih untuk bertahan di rumah sendiri atau mengungsi ke tempat kerabat yang masih aman.
“Kalau kita lihat data yang mengungsi hanya ratusan orang, persoalannya bukan pemerintah tidak menyiapkan hunian sementara, tetapi masyarakat kita enggan untuk tinggal di pengungsian. Padahal fasilitas sudah kita lengkapi tetapi mereka lebih memilih mengungsi secara mandiri di rumah keluarga mereka yang masih aman,” ungkapnya saat ditemui di Posko Utama Penanganan Darurat Bencana Provinsi Kalbar, Kamis (30/1/25).
Kondisi ini menjadi tantangan bagi petugas dalam menyalurkan bantuan. Menurut Daniel, pendistribusian logistik makanan siap saji kerap terkendala karena lokasi pengungsian warga yang tersebar dan sulit dijangkau.
“Kendala yang dihadapi petugas di lapangan adalah tempat mereka mengungsi itu harus kita intervensi dalam rangka mendorong bantuan logistik makanan siap saji yang harus mereka konsumsi tiap waktunya,” jelasnya.
Daniel pun mengimbau agar warga terdampak dapat mengungsi ke posko yang telah disediakan. Dia menegaskan, hal tersebut penting agar proses distribusi bantuan lebih mudah dan terkoordinasi dengan baik.
Sebagai informasi, hingga saat ini terdapat 43.092 kepala keluarga (KK) atau 148.693 jiwa yang terdampak. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 104 KK atau 606 jiwa yang memilih mengungsi ke posko pengungsian yang disediakan pemerintah.
