Ria Norsan Luncurkan Program Gema Membangun Desa, Dorong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Tepat Sasaran
gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, saat sampaikan sambutan peresmian program prioritas Gema Membangun Desa (GMB). (Dok. Istimewa)
BERITAINKALBAR.COM, KUBU RAYA — Upaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik di wilayah pedesaan kembali mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, meresmikan program prioritas Gema Membangun Desa (GMB) pada kegiatan yang dipusatkan di Aula Kantor Camat Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Selasa (25/11). Peluncuran ini menjadi penanda lahirnya model pelayanan terobosan yang mengusung pendekatan langsung, aktif, dan partisipatif di tengah masyarakat desa.
Program GMB dirancang sebagai perubahan besar dalam pola kerja birokrasi. Jika sebelumnya pelayanan publik banyak bergantung pada sistem statis di kantor pemerintahan, kini pemerintah hadir secara langsung selama beberapa hari di desa-desa untuk memberikan layanan terpadu yang melibatkan berbagai instansi. Langkah ini sekaligus menjadi komitmen memperkecil kesenjangan akses layanan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Acara peluncuran program dihadiri para kepala OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, perwakilan Forkopimda, hingga lembaga perbankan seperti Bank Kalbar dan Bank Indonesia yang ikut berperan dalam mendukung keberlanjutan program.
Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan menekankan bahwa GMB bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan representasi dari keinginan pemerintah untuk memastikan masyarakat desa memperoleh pelayanan yang inklusif dan mudah dijangkau.
“Program ini bukan sekadar kunjungan. Kami akan tinggal dua malam bersama masyarakat. Tidak ada sekat, tidak ada perbedaan. Kita berkumpul, mendengar aspirasi, dan memikirkan masa depan masyarakat kita. Kita jangkau pedesaan, kita optimalkan pelayanan,” tegas Gubernur Ria Norsan.
GMB disusun sebagai pelayanan terpadu lintas sektor dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, hingga aparat keamanan seperti Polri dan Imigrasi. Program ini ditargetkan menyentuh ribuan desa di seluruh Kalimantan Barat, dengan durasi minimal dua hari pelaksanaan di setiap titik kunjungan. Selama kegiatan berlangsung, masyarakat dapat memperoleh berbagai pelayanan administratif, di antaranya pembuatan SIM, SKCK, hingga paspor, dengan biaya yang sudah mendapatkan subsidi dari pemerintah.
Tak hanya pelayanan dokumen, GMB juga menghadirkan program lain yang jauh lebih menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti Pasar Murah, layanan kesehatan gratis, bantuan sosial, program bedah rumah, hingga dukungan peningkatan infrastruktur desa seperti perbaikan jalan, saluran, dan fasilitas umum. Gubernur meminta seluruh perangkat daerah memperkuat integrasi program di lapangan agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
“Saya mendorong seluruh jajaran untuk berlomba menghadirkan pelayanan terbaik. Anggaran yang kita kelola harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Norsan.
Lebih dari sekadar memberikan pelayanan, program ini juga menjadi wadah pengumpulan data lapangan secara langsung. Melalui observasi dan interaksi intens di desa, pemerintah mendapatkan informasi yang lebih akurat untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. “Sudah saatnya kita banyak turun ke lapangan. Kita harus mengetahui keluhan dan kebutuhan masyarakat. Tujuannya jelas: meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat,” tambah Gubernur.
Dalam pelaksanaan GMB di Kecamatan Sungai Kakap, pemerintah menyerahkan berbagai bentuk bantuan, mulai dari paket sembako bagi seluruh kepala desa, paket Gemar Makan Ikan untuk anak-anak PAUD/TK, bibit durian untuk masyarakat dan sekolah, hingga bantuan sosial lainnya yang diserahkan secara simbolis.
Gubernur Ria Norsan bersama Wakil Gubernur Krisantus menyampaikan optimisme bahwa GMB akan menjadi gerakan besar yang membawa dampak signifikan bagi masyarakat pedesaan. Ia berharap inisiatif ini tidak hanya menjadi program Pemerintah Provinsi, tetapi dapat diadaptasi sebagai budaya kerja hingga tingkat kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
“Desa adalah ujung tombak pembangunan. Ketika desa kuat, maka daerah dan bangsa ini juga akan kuat,” pungkasnya. (da)
