Bupati Ketapang Hadiri Penyerahan LHP BPK Kalbar di Pontianak

Laporan Hasil Pemeriksaan

Bupati Ketapang menerima langsung dokumen LHP dari Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Barat, dari Dr. Sri Haryati, S.E., M.M., CSFA, CRMP (Dok. Prokopim Pemkab Ketapang)

BERITAINKALBAR.COM, KETAPANGBupati Ketapang menghadiri langsung agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang berlangsung di Aula BPK Kalbar, Pontianak, Selasa (31/03/2026).

Kehadiran Bupati dalam kegiatan tersebut menjadi wujud tanggung jawab sekaligus komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam kesempatan itu, Bupati turut didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Mateus Yudi, serta Kepala BPKAD Ketapang.

Baca juga:  Pengiriman Ganja dari Medan Terbongkar di Depan Barbershop 805 Pontianak

LHP BPK Jadi Instrumen Evaluasi Strategis

Bupati Ketapang menerima langsung dokumen LHP dari Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Barat, dari Dr. Sri Haryati, S.E., M.M., CSFA, CRMP. Ia menegaskan bahwa hasil pemeriksaan tersebut menjadi bahan evaluasi penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

“Hasil pemeriksaan ini sebagai bahan evaluasi strategis. Fokus kita adalah memastikan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Ketapang terus melakukan pembenahan, menyempurnakan sistem pengelolaan anggaran, dan memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi seluruh masyarakat” ujarnya.

Baca juga:  Bupati Ketapang Hadiri Buka Puasa Bersama di Keraton Matan, Perkuat Silaturahmi dan Pelestarian Budaya

Perkuat Sinergi untuk Transparansi

Bupati juga mengapresiasi sinergi yang terjalin antara pihak eksekutif dan legislatif dalam mendukung penguatan pengawasan keuangan daerah.

Peran DPRD dinilai sangat penting, khususnya dalam memastikan setiap rekomendasi BPK dapat segera ditindaklanjuti secara efektif dan tepat sasaran. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Menurutnya, pengelolaan keuangan yang baik bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Selain itu, hal tersebut memastikan bahwa setiap penggunaan APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Baca juga:  Tema Pekan Gawai Dayak 2025, Usung Pesan Mendalam yang Sakral dan Buat Bangga!

Komitmen Wujudkan Tata Kelola Profesional

Melalui momentum penyerahan LHP ini, Pemerintah Kabupaten Ketapang menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

Upaya penguatan akuntabilitas ini diarahkan untuk mendukung visi pembangunan berkeadilan, sekaligus mendorong terwujudnya Kabupaten Ketapang yang lebih maju dan mandiri di masa depan.

(pdp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *