INFOGRAFIS: Anggaran Fantastis BGN Rp6,2 Triliun Disorot, Klaim Efisiensi MBG Dipertanyakan
Infografis realisasi anggaran belanja MBG pada tahun 2025 yang dirangkum Project Multatuli. (Dok. Beritain Kalbar)
INFOGRAFIS MBG – Narasi pemerintah menyebut anggaran MBG berasal dari efisiensi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Anggaran MBG 2026 justru dimasukkan ke dalam alokasi 20 persen dana pendidikan, yang berpotensi mengurangi porsi sektor pendidikan itu sendiri. Alih-alih memperkuat kualitas pendidikan, kebijakan ini memunculkan pertanyaan tentang prioritas penggunaan anggaran negara.
Berdasarkan data Project Multatuli, belanja BGN tahun 2025 dari LKPP tercatat mencapai Rp6,2 triliun dari 1.089 paket pengadaan melalui berbagai mekanisme, mulai dari tender hingga e-katalog. Setelah dikategorikan, belanja terbesar justru berada pada sektor kendaraan sebesar Rp1,39 triliun, diikuti pembangunan dapur MBG Rp1,26 triliun, serta perangkat keras dan komputer Rp830 miliar. Komposisi ini menunjukkan dominasi belanja fisik dan operasional dibandingkan langsung ke manfaat program.
Rincian lainnya semakin memperjelas pola tersebut. Anggaran untuk sertifikasi halal mencapai Rp144,1 miliar, alat makan minum Rp109,8 miliar, serta media dan publikasi Rp98 miliar. Di sisi lain, logistik dan konsumsi menyerap Rp92,1 miliar, konstruksi Rp91,1 miliar, aksesoris Rp43,7 miliar, hingga kegiatan meeting Rp39,9 miliar. Sementara itu, belanja SDM dan jasa profesional mencapai Rp37,6 miliar serta souvenir Rp3,2 miliar, yang menunjukkan luasnya spektrum pengeluaran.
Yang paling mencolok, belanja pakaian mencapai Rp622,3 miliar, termasuk untuk kebutuhan seperti seragam dan sepatu dinas. Bahkan, anggaran kaos kaki saja menyentuh Rp6,9 miliar dengan harga satuan hingga Rp100.000 per pasang tanpa merek jelas dan standar SNI. Di sektor teknologi, pengadaan tablet untuk program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia mencapai Rp508,4 miliar dengan harga sekitar Rp17,9 juta per unit, jauh di atas harga pasar yang berkisar Rp8 jutaan.
Jika benar berasal dari penghematan, seharusnya penggunaan anggaran mencerminkan efisiensi dan ketepatan sasaran. Namun, data ini justru menunjukkan indikasi pemborosan dalam belanja negara, bahkan membuka kemungkinan adanya markup dalam pengadaan barang dan jasa.
Program publik seharusnya tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau klaim keberhasilan, tetapi dari dampak nyata bagi masyarakat. Tanpa transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang kuat, arah kebijakan ini akan terus menjadi pertanyaan publik. (da)
