GMNI Kalbar Gelar Aksi di DPRD, Suarakan Kritik untuk Bangsa dan Daerah
Dialog terbuka mahasiswa GMNI Kalbar dengan pejabat daerah (Dok. Pontianak Disway/ Nazril Ilham)
BERITAINKALBAR.COM, PONTIANAK – Ratusan kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Barat menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kalbar pada Senin (1/9/2025). Mereka menyuarakan sikap kritis terhadap berbagai persoalan bangsa maupun isu lokal yang dirasakan masyarakat daerah.
Aksi ini menarik perhatian pejabat daerah. Gubernur Kalbar Ria Norsan, Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, Ketua DPRD Kalbar Aloysius, sejumlah anggota DPRD, serta jajaran keamanan dari Polda Kalbar dan Pangdam XII/Tanjungpura hadir langsung di lokasi. Kehadiran mereka membuka ruang dialog antara mahasiswa, pemerintah, dan legislatif.
Tuntutan GMNI Kalbar
Dalam orasinya, GMNI Kalbar menyampaikan beberapa tuntutan penting. Mereka meminta penurunan tunjangan DPR, mendesak pencopotan Kapolri, mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset, serta mengevaluasi kinerja Satgas PKH di Kalbar. Selain itu, mereka menuntut pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, mengawal realisasi 19 juta lapangan pekerjaan, dan fokus mengawal isu-isu lokal yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Dengan semangat juang, GMNI menegaskan bahwa sikap kritis ini menjadi komitmen mereka untuk memperjuangkan keadilan dan pemerataan pembangunan.
Respons DPRD Kalbar
Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, menegaskan pihaknya siap menindaklanjuti seluruh aspirasi mahasiswa.
“Ada sekitar 9 sampai 10 tuntutan, dan ada beberapa tuntutan telah kita buat, telah kita lampirkan, dan akan kita bawa ke Jakarta, terutama berkaitan dengan kewenangan yang menjadi hak DPR RI maupun Presiden,” ujar Aloysius. dikutip dari PontianakInfo, Senin (1/9/2025).
Ia menilai komunikasi dalam penyampaian aspirasi sangat penting agar jelas batas kewenangan daerah dan pusat.
“Saya mengundang juga pak Gubernur biar dengar semua, pak kapolda dan pak pangdam juga hadir. Dengan begitu, semua tuntutan bisa kita sampaikan kembali. Kalau itu kewenangan provinsi, kami sudah mengambil kebijakan, tapi kalau kewenangan pusat, maka akan kita teruskan,” jelasnya.
Aloysius juga menyampaikan belasungkawa atas korban jiwa dalam aksi mahasiswa di daerah lain.
“Kami turut berduka cita atas meninggalnya Affa Kurniawan dan beberapa mahasiswa di Makassar. Mereka adalah pahlawan demokrasi,” ungkapnya.
Ia menegaskan DPRD Kalbar terbuka terhadap aspirasi mahasiswa selama aksi berlangsung tertib.
“Kita ingin seperti hari ini, tertib menyampaikan. Kami siap menerima aspirasi dan meneruskannya ke DPR RI,” pungkasnya.
Sebelumnya, Aloysius bersama Gubernur Ria Norsan juga telah menerima aspirasi dari massa aksi mahasiswa FISIP Untan.
