Dengar Suara Rakyat, Presiden Prabowo Minta Cabut Tunjangan DPR dan Moratorium Kunjungan Luar Negeri
Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (31/8/2025), didampingi Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, serta para ketua umum partai politik. (Dok. KSP)
BERITAINKALBAR.COM, NASIONAL – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memastikan bahwa suara publik yang belakangan gencar disuarakan lewat aksi-aksi unjuk rasa telah direspons secara serius oleh pemerintah bersama DPR RI. Dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8), Prabowo mengungkapkan bahwa pimpinan DPR telah mengambil langkah korektif dengan sepakat mencabut sejumlah fasilitas tambahan anggota dewan serta menangguhkan perjalanan dinas ke luar negeri.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Presiden Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8).
Selain itu, kepala negara menambahkan bahwa para pemimpin partai politik bersama pimpinan DPR juga menyetujui tindakan tegas terhadap legislator yang menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Mereka diputuskan kehilangan keanggotaan sebagai wakil rakyat mulai 1 September 2025.
“Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI,” tegasnya.
Prabowo menegaskan agar DPR RI membuka ruang komunikasi lebih luas dengan publik, terutama mahasiswa dan kelompok sipil yang selama ini aktif menyuarakan tuntutan.
“Saya akan meminta pimpinan DPR RI untuk segera mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, dan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi, agar bisa diterima dengan baik dan berdialog langsung,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat sudah dijamin dalam konstitusi dan berbagai regulasi, namun harus dijalankan dengan cara damai serta menjauhi kekerasan.
“Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai, namun apabila terdapat tindakan anarkis, perusakan, pembakaran fasilitas umum, penjarahan, hingga ancaman terhadap keselamatan rakyat, maka hal itu merupakan pelanggaran hukum. Negara wajib hadir melindungi rakyatnya,” kata Presiden Prabowo.
Presiden juga menekankan agar aparat keamanan tetap menjalankan tugas secara adil dan profesional dalam melindungi masyarakat serta fasilitas umum.
“Aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat, serta menegakkan hukum terhadap setiap pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas,” ujarnya.
Terkait dugaan pelanggaran aparat dalam demonstrasi, Prabowo menyampaikan bahwa Polri tengah melakukan penyelidikan secara terbuka.
“Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Kepolisian RI telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” ucapnya.
Lebih jauh, ia menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga negara untuk membuka diri terhadap kritik masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah.
“Kepada pemerintah, saya perintahkan seluruh kementerian/lembaga untuk menerima utusan dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan kritik, koreksi, dan masukan demi perbaikan jalannya pemerintahan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengedepankan persatuan melalui semangat gotong royong agar tidak mudah dipecah belah.
“Indonesia sedang berada di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita diadu domba. Mari kita suarakan aspirasi dengan damai, tanpa merusak, tanpa kerusuhan, dan tanpa penjarahan. Semangat dari nenek moyang kita adalah gotong royong. Mari kita bergotong royong menjaga Tanah Air,” pungkas Presiden.
Konferensi pers ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, mulai dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, hingga Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Hadir pula para ketua umum partai politik, antara lain Megawati Soekarnoputri (PDIP), Surya Paloh (NasDem), Zulkifli Hasan (PAN), Muhaimin Iskandar (PKB), Bahlil Lahadalia (Golkar), Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas (Demokrat), serta Sekjen PKS Muhammad Kholid.
