Wako Edi Minta Dukungan Pusat dan Provinsi untuk Infrastruktur Strategis di Pontianak
Foto bersama Musrenbang RKPD Kota Pontianak Tahun 2026 dan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029. (Dok. Prokopim Pemkot Pontianak)
BERITAINKALBAR.COM, PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak terus memantapkan arah pembangunan jangka menengah melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak 2025–2029. Kegiatan strategis ini digelar di Aula SSA Kantor Wali Kota Pontianak pada Senin, 14 April 2025, dan menjadi wadah penting untuk menyusun agenda prioritas pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang.
Dalam sambutannya, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan pentingnya sinergi dan dukungan nyata dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat, khususnya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis yang dinilai menjadi fondasi utama dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kota Pontianak menghadapi tantangan besar dalam penyediaan infrastruktur yang memadai. Kami sangat mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, terutama melalui alokasi APBN,” ujar Edi dalam forum tersebut.
Edi menjelaskan, beberapa sektor krusial telah masuk dalam daftar program prioritas Pemerintah Kota Pontianak. Salah satunya adalah sektor sanitasi dan pengelolaan sampah yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah serius. Ia menyampaikan rencana pengembangan Sistem Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (SPALDT) serta transformasi fungsi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Selain itu, isu ketersediaan air baku juga menjadi perhatian utama. Pontianak selama ini bergantung pada Sungai Kapuas sebagai sumber air baku, namun kualitas dan kuantitasnya sangat rentan terutama saat musim kemarau karena adanya intrusi air laut. Untuk itu, Edi berharap Pemerintah Provinsi Kalbar dapat memberikan dukungan konkret dalam upaya penyediaan air baku, termasuk untuk mendukung operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di wilayah Kalbar yang juga melayani masyarakat Pontianak.
Dalam kesempatan itu, Edi turut menyinggung pentingnya pengembangan proyek Waterfront City di tepian Sungai Kapuas yang selama ini menjadi ikon Pontianak. Ia menilai, pembangunan kawasan tersebut tak hanya akan mempercantik wajah kota, tetapi juga memberikan dampak besar dalam meningkatkan daya tarik wisata, memperluas potensi investasi, serta membuka lapangan kerja baru.
“Proyek ini bukan hanya mempercantik wajah kota, tetapi juga meningkatkan daya tarik wisata dan investasi,” jelasnya dengan optimis.
Masalah pengendalian banjir pun turut menjadi perhatian. Pemkot Pontianak telah menyusun rencana pembangunan turap saluran primer dalam rentang waktu 2025 hingga 2030. Rencana tersebut ditopang dengan pengembangan sistem drainase terpadu, terutama di kawasan-kawasan vital seperti Jalan Ampera, Jalan Parit Cahaya Baru, dan Jalan Purnama. Untuk merealisasikan program ini, Pemkot mengusulkan dukungan anggaran dari APBD Provinsi maupun APBN.
Tak hanya infrastruktur teknis, Edi juga menekankan pentingnya pembangunan sarana sosial masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan olahraga. Ia menyampaikan usulan pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri—karena saat ini Kota Pontianak belum memiliki SLB Negeri. Selain itu, dia mendorong percepatan pembangunan jalan strategis seperti inner ring road yang menghubungkan Sungai Raya Dalam–Purnama II–Kota Baru dan Pal, serta jalan bebas hambatan Pontianak–Singkawang, yang dinilai penting untuk memperlancar arus logistik dan mobilitas antarwilayah.
Lebih lanjut, sektor pariwisata juga menjadi prioritas pembangunan lima tahun ke depan. Pemkot menargetkan pengembangan destinasi seperti kawasan Tugu Khatulistiwa yang menjadi landmark kota, serta memperkuat wisata berbasis budaya dan religi. Menurut Edi, sektor pariwisata dapat menjadi penggerak ekonomi lokal jika didukung oleh infrastruktur dan promosi yang memadai.
“Musrenbang ini kami harapkan menjadi ruang diskusi konstruktif untuk menyepakati arah pembangunan Pontianak ke depan. Sinergi dan kolaborasi semua pihak adalah kunci untuk mewujudkan kota yang maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tutur Edi mengakhiri paparannya.
Menyambut berbagai usulan tersebut, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan yang turut hadir dalam forum tersebut, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Kota Pontianak. Menurutnya, sebagai ibu kota provinsi, kemajuan Pontianak merupakan cerminan kemajuan Kalbar secara keseluruhan.
“Saya tidak akan hitung-hitungan dalam memberi bantuan (untuk Pontianak), asalkan bisa meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” tegas Ria Norsan.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi siap membantu berbagai kebutuhan strategis yang diajukan, seperti penyediaan air minum melalui pengembangan jaringan pipa rumah tangga. Selama program-program tersebut berdampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat dan mendorong kenaikan IPM, Pemprov akan siap berkolaborasi.
“Kami siap bekerja sama. Kalau bisa, Pontianak meniru Singapura—wilayahnya kecil, tapi ruang terbuka hijau dan hutannya tetap terjaga,” pungkasnya, memberi semangat agar pembangunan kota tetap memperhatikan aspek lingkungan.
Dengan semangat kolaborasi yang terbangun dari Musrenbang RKPD 2026 ini, diharapkan Kota Pontianak mampu menapaki jalan pembangunan yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan demi kemajuan bersama.
