PKBH Untan Verifikasi Data Penunjang Akreditasi LBH di Kemenkumham Kalbar
Rapat PKBH Untan. (Dok. Istimewa)
BERITAINKALBAR.COM – Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Tanjungpura (PKBH Untan) melakukan verifikasi data pada Selasa (23/4/2024) sebagai langkah penting dalam proses pendirian dan akreditasi bantuan hukum. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya PKBH Untan untuk memperoleh akreditasi resmi dari Kementerian Hukum dan HAM.
PKBH Untan Fokus Akreditasi LBH
Verifikasi data yang dilakukan secara menyeluruh ini bertujuan untuk memastikan legalitas dan memperlihatkan rekam jejak mereka dalam menangani perkara hukum, menegaskan komitmen mereka untuk menyediakan layanan hukum berkualitas tinggi bagi masyarakat.
PKBH Untan tidak hanya fokus pada memenuhi syarat akreditasi, tetapi juga melakukan pengecekan mendalam terhadap setiap data yang mereka miliki. Keakuratan dan keandalan data ini diuji dengan ketat, memastikan integritas informasi yang disediakan.
Selain itu, PKBH Untan juga memamerkan rekam jejak mereka dalam menangani berbagai kasus hukum, menunjukkan kapabilitas mereka dalam menyelesaikan masalah hukum yang kompleks. Ini merupakan bagian dari upaya mereka untuk diakui sebagai lembaga bantuan hukum yang terpercaya dan efektif di kawasan tersebut.
“Sebagai Paralegal kami sangat berharap PKBH Untan bisa menjadi salah satu LBH terakreditasi di kota Pontianak supaya kedepannya manfaat PKBH bisa lebih luas lagi,” terangnya.
“Makanya kami dalam mempersiapkan akreditasi ini juga berupaya semaksimal mungkin mulai dari melengkapi data data OBH maupun mengarsipkan berkas berkas perkara dalam kurun waktu 3 tahun belakangan. Diupayakan berkas yang sudah dikumpulkan bisa memenuhi persyaratan akreditasi nantinya,” kata Alfina menambahkan.
Hingga saat ini, respons masyarakat terhadap langkah proaktif PKBH Untan sangat positif, dengan banyak pihak mengapresiasi usaha lembaga ini dalam menjamin keandalan informasi dan kemampuan mereka dalam menangani kasus hukum yang kompleks.
Dengan ini, PKBH Untan telah menetapkan standar baru dalam persiapan akreditasi lembaga bantuan hukum di Kemenkumham Kalbar, melalui verifikasi data yang teliti dan menunjukkan rekam jejak yang solid dalam penanganan kasus, memperkuat posisi mereka sebagai penyedia layanan hukum yang vital di wilayah tersebut. (ja)
