12 Pejabat Eselon II Dilantik, Pemkab Ketapang Targetkan Pelayanan Publik Lebih Efektif

Bupati Ketapang Alexander Wilyo didampingi Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir bersama jajaran Forkopimda berpose bersama para pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik di Pendopo Bupati Ketapang, Jumat (2/1/2026). (Dok. Istimewa)

BERITAINKALBAR.COM, KETAPANG – Bupati Ketapang Alexander Wilyo secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 12 pejabat manajerial setingkat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang. Prosesi pelantikan digelar di Pendopo Bupati Ketapang pada Jumat (2/1/2026) dan menjadi salah satu agenda strategis pemerintah daerah di awal tahun 2026.

Pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya penataan birokrasi sekaligus penguatan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah Kabupaten Ketapang menaruh harapan besar agar struktur birokrasi yang semakin solid mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan lebih efektif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam pelantikan tersebut, sejumlah pejabat dipercaya mengemban tugas baru pada posisi strategis di berbagai OPD. Penempatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta tantangan pembangunan daerah ke depan.

Baca juga:  ARUN Terima Kuasa Hukum Masyarakat Desa Pelanjau Jaya, Tangani Langsung Kasus Perampasan Lahan oleh Perusahaan Grup Minamas

Adapun 12 pejabat yang dilantik adalah sebagai berikut:

  1. Andreas Hardi sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang.

  2. Donatus Franseda sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang.

  3. Absalon sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ketapang.

  4. Maryadi sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang.

  5. Darma sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.

  6. Devy Harinda sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang.

  7. Doni Andriawan sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang.

  8. Edi Radiansyah sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang.

  9. Junaidi Firrawan sebagai Inspektur Kabupaten Ketapang.

  10. Satuki sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ketapang.

  11. Marwan Nor sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ketapang.

  12. Albertin Tri Kurniasih sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang.

Baca juga:  Harga Tiket Bioskop di Pontianak Terbaru: Ayani Mall dan Transmart

Baca juga: Alexander Wilyo Ancam Nonjob Pejabat yang Berlindung di Balik Anggaran

Dalam sambutannya, Bupati Ketapang Alexander Wilyo menegaskan bahwa jabatan yang diemban para pejabat bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, serta komitmen kuat terhadap pelayanan publik. Ia mengingatkan bahwa kinerja aparatur sipil negara menjadi cerminan langsung dari wajah pemerintah di mata masyarakat.

Lebih lanjut, Alexander Wilyo menekankan pentingnya profesionalisme ASN dalam menjalankan roda pemerintahan, mendukung pembangunan daerah, serta memberikan pelayanan yang adil, cepat, dan transparan. Ia juga meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk segera beradaptasi, bekerja kolaboratif lintas sektor, dan fokus pada capaian kinerja yang nyata.

Baca juga:  Pemuda Katolik Komcab Ketapang Bakal Gelar MAPENTA 2025: Ajak Kaum Muda Katolik Bergabung dan Berkarya, Yuk Daftar!

Terkait masih adanya sejumlah jabatan kepala perangkat daerah yang belum terisi secara definitif, Alexander Wilyo menyampaikan bahwa pengisian jabatan tersebut akan dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka atau lelang jabatan. Proses ini akan dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Melalui langkah penataan birokrasi ini, Pemerintah Kabupaten Ketapang berharap tercipta tata kelola pemerintahan yang semakin profesional dan berintegritas, sekaligus mendorong peningkatan kinerja OPD secara berkelanjutan demi mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju dan berdaya saing.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *