Soroti Urgensi Pemekaran Wilayah, Bupati Ketapang: DOB Solusi Pemerataan Layanan & Efisiensi Birokrasi
Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, saat sampaikan keterangan. (Dok. Prokopim Ketapang)
BERITAINKALBAR.COM, KETAPANG – Usulan pemekaran tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) dari Kabupaten Ketapang kembali menjadi sorotan, seiring dengan disetujuinya usulan tersebut oleh Gubernur Kalimantan Barat pada 31 Juli 2025. Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP, M.Si, menegaskan bahwa pemekaran wilayah bukan semata ambisi administratif, melainkan kebutuhan mendesak demi efisiensi tata kelola dan pemerataan pelayanan publik di daerah yang memiliki wilayah sangat luas.
Pemekaran Ketapang
Menurutnya, rentang kendali birokrasi yang panjang serta tantangan geografis menjadi hambatan serius dalam optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Ketapang yang luasnya hampir setara dengan Provinsi Jawa Tengah membutuhkan penyesuaian struktur administratif agar pembangunan bisa menjangkau seluruh pelosok dengan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Dengan kondisi geografis dan sebaran infrastruktur jalan yang mencakup kewenangan kabupaten, provinsi, dan pusat, pemekaran menjadi harapan masyarakat untuk mendekatkan pelayanan dan pembangunan,” terang Alex, Senin (4/8/2025), mengutip Suara Pemred.
Strategi Pemerintah: Dorong Respons Cepat DPRD dan Pusat
Setelah persetujuan Gubernur, Pemerintah Kabupaten Ketapang kini menunggu respons DPRD Provinsi Kalbar untuk melanjutkan proses pengusulan ke pemerintah pusat. Alex berharap agar legislatif provinsi dapat memberi perhatian penuh dan mempercepat tahapan berikutnya, mengingat pentingnya pemekaran bagi masa depan daerah.
“Kami mengapresiasi serta menyambut baik persetujuan ini dan menganggapnya sebagai langkah maju untuk menghadirkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan,” ungkapnya.
Bukan Retorika Pilkada, Tapi Agenda Jangka Panjang
Alex juga menyoroti kecenderungan isu pemekaran yang kerap mengemuka hanya menjelang Pilkada. Ia menegaskan bahwa Pemkab Ketapang tidak ingin pemekaran wilayah berhenti pada tataran wacana politik semata.
“Pemekaran ini tidak boleh hanya menjadi wacana yang muncul setiap kali menjelang kontestasi Pilkada, tapi harus benar-benar diwujudkan secara bersama, dengan komitmen nyata demi kemajuan Kabupaten Ketapang,” tegasnya.
Siapkan Diri Hadapi Moratorium
Di tengah moratorium pemekaran wilayah oleh pemerintah pusat, Alex tetap optimistis. Jika moratorium dicabut atau dibuka celah melalui kebijakan khusus, ia berharap tiga usulan DOB dari Ketapang menjadi prioritas. Pemerintah daerah, menurutnya, sudah siap dari segi kajian administratif dan dukungan masyarakat.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa terlepas dari ada atau tidaknya pemekaran, Pemkab Ketapang akan terus menggenjot pembangunan dengan memaksimalkan potensi pendapatan daerah dan belanja APBD untuk memperkuat keadilan pembangunan.
