Profil Rini Widyantini, Menpan RB yang Tunda Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024
Profil Menteri PANRB, Rini Widyantini, sosok birokrat berpengalaman. (Dok. Beritain Kalbar)
BERITAINKALBAR.COM, NASIONAL – Kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) periode 2024-2029, Rini Widyantini yang menunda pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun anggaran 2024 menuai protes besar dari peserta yang telah lolos seleksi. Berikut profil Rini Widyantini!
Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 Ditunda
Alasan Pemerintah
Keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan DPR, khususnya Komisi II, serta mempertimbangkan penyelesaian tenaga non-ASN yang masih berlangsung.
“Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati,” tegas Rini dalam keterangan resminya pada Jumat (7/3/2025).
Melansir laman Kemenpan RB, dari sudut pandang kebijakan, Rini menjelaskan bahwa selama ini Tanggal Mulai Tugas (TMT) pengangkatan ASN tidak seragam, karena masing-masing instansi memiliki jadwal berbeda. Oleh karena itu, Kementerian PANRB bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) ingin menata ulang sistem ini dengan memastikan pengangkatan serentak CPNS pada 1 Oktober 2025 dan PPPK (baik seleksi Tahap 1 maupun Tahap 2) pada 1 Maret 2026.
Sebagai bagian dari langkah tersebut, BKN saat ini tengah menyusun roadmap pengangkatan serentak CASN 2024 yang akan menjadi pedoman bagi instansi pemerintah serta peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus maupun yang masih menjalani proses seleksi.
Katanya, Bukan karena Efisiensi Anggaran
Pemerintah juga memastikan bahwa anggaran belanja pegawai tidak termasuk dalam efisiensi anggaran yang dilakukan. Kementerian PANRB menegaskan bahwa anggaran bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database BKN selama proses pengadaan PPPK 2024 telah disiapkan oleh masing-masing instansi, sesuai dengan imbauan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri PANRB.
Meski kebijakan ini menimbulkan ketidakpuasan bagi para peserta seleksi, Rini memastikan bahwa peserta yang sudah dinyatakan lulus tetap akan diangkat sesuai jadwal baru. “Bagi yang sudah lulus SKD dan SKB serta telah diumumkan lulus, mereka tetap aman. Kepastian untuk diangkat itu sudah pasti,” ujarnya.
Langkah ini juga mendapat penjelasan dari Wakil Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, yang menekankan bahwa tujuan penyesuaian jadwal adalah untuk menyeragamkan TMT ASN agar tidak terjadi perbedaan dalam penggajian dan tugas antar-instansi.
Meski kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra, Rini tetap menjalankan tugasnya sebagai Menteri PANRB dengan fokus pada reformasi birokrasi, peningkatan kesejahteraan ASN, serta digitalisasi layanan publik. Publik pun menantikan bagaimana kepemimpinan Rini Widyantini dalam menavigasi tantangan ini di masa mendatang.
Profil Menteri PANRB, Rini Widyantini
Berikut profil Rini Widyantini, perjalanan karier, pendidikan hingga pengalamannya di dunia birokrasi Indonesia:
Rini Widyantini lahir di Bandung pada 29 Mei 1965 dan telah mengabdi di dunia birokrasi sejak 1990. Ia pernah menjabat sebagai Analis Kebijakan di Kementerian PANRB pada 1997 dan menempati berbagai posisi strategis, termasuk Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana hingga Sekretaris Kementerian PANRB sejak 2022.
Dengan rekam jejak panjang di birokrasi, Rini dipercaya untuk menjalankan reformasi administrasi pemerintahan. Sebagai seorang birokrat berpengalaman, ia kini dipercaya menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Perjalanan Karier Rini Widyantini
Kariernya di birokrasi dimulai pada tahun 1997 sebagai Analis Kebijakan di Kementerian PANRB. Berkat dedikasi dan kompetensinya, ia terus naik jabatan hingga dipercaya menjadi Sekretaris Kementerian PANRB pada 2022, sebelum akhirnya diangkat sebagai menteri pada 2024.
Latar Belakang Pendidikan
Rini menyelesaikan pendidikan dasarnya di SD Tikukur IV Bandung pada 1976. Kemudian melanjutkan ke SMP dan SMA Santa Angela Bandung, lulus masing-masing pada 1980 dan 1983.
Ia kemudian menempuh pendidikan tinggi di Universitas Padjadjaran, meraih gelar Sarjana Hukum pada 1988. Tidak berhenti di situ, ia melanjutkan studi ke Universitas Flinders, Australia, dan meraih gelar Master of Public Management pada 1999.
Jejak Karier di Birokrasi
Pada 2 Juli 1997, Rini mengawali kiprahnya sebagai Analis Kebijakan di Kementerian PANRB. Kariernya berkembang pesat, dengan berbagai posisi strategis yang diembannya, termasuk:
- 2000: Kepala Sub-bidang Penyusunan Kebijakan Kelembagaan Non Departemen
- 2001: Kepala Bidang Penyusunan Kebijakan Kelembagaan Non Departemen
- 2002: Kepala Bidang Desain Kelembagaan Non Departemen
- 2008: Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian
- 2009: Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian I
- 2010: Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kelembagaan
- 2011: Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Hukum
- 2012: Deputi Bidang Kelembagaan
- 2013: Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
- 2022: Sekretaris Kementerian PANRB
- 2024: Menteri PANRB
Selain di pemerintahan, Rini juga memiliki pengalaman di dunia korporasi. Sejak 9 Januari 2020, ia menjabat sebagai Komisaris PT Pegadaian, menunjukkan peran strategisnya di sektor lain di luar birokrasi.
Dengan pengalaman panjangnya, Rini diharapkan mampu membawa reformasi birokrasi di Indonesia ke arah yang lebih baik. Rini juga diharapkan dapat menghadirkan kebijakan yang berdampak positif bagi ASN dan masyarakat luas. (da)
