Prabowo Dukung UMKM dan Koperasi Kelola Tambang, Bahlil: Bentuk Keberpihakan Pemerintah
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menghadiri undangan rapat di hari Minggu bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto di Hambalang. (Dok.Instagram/@bahlillahadalia)
BERITAINKALBAR.COM, NASIONAL –Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya membuka akses luas bagi UMKM dan koperasi untuk mendapatkan izin usaha di sektor pertambangan. Ia menilai pelaku usaha kecil harus memiliki kesempatan yang sama dengan korporasi besar dalam mengelola sumber daya alam Indonesia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Presiden telah mengarahkan jajarannya untuk segera memberi ruang bagi koperasi dan UMKM agar bisa masuk ke industri tambang.
“Bapak Presiden sudah memberikan arahan tegas agar koperasi dan UMKM yang bergerak di sektor tambang memperoleh izin usaha pertambangan,” kata Bahlil dalam acara Investor Daily Summit di Jakarta (10/10/2025), dikutip dari CNBC Indonesia.
Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah terus memperbaiki sistem perizinan agar tidak hanya berpihak pada perusahaan besar. Ia memastikan kebijakan baru ini memberi peluang bagi UMKM dan koperasi untuk berperan langsung dalam mengelola hasil tambang, bukan sekadar menjadi pemasok bagi industri besar.
“Selama ini izin tambang lebih banyak dikuasai korporasi besar. Pemerintah ingin memperbaikinya dengan memberi ruang bagi pelaku usaha kecil agar bisa ikut mengelola sumber daya alam secara mandiri,” tegasnya.
Bahlil menegaskan, keikutsertaan UMKM dan koperasi dalam pengelolaan tambang dapat mempercepat pemerataan ekonomi di daerah. Ia menilai, ketika masyarakat lokal ikut mengelola sumber daya alamnya, manfaat ekonomi dapat dirasakan secara langsung dan berkelanjutan.
“Kami ingin hasil tambang tidak hanya berputar di tangan pemain besar. Melalui UMKM dan koperasi, rakyat bisa menikmati hasilnya secara nyata,” ujar Bahlil.
Kementerian ESDM memperkuat pengawasan agar setiap izin yang diterbitkan tetap mematuhi prinsip keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Pemerintah menegaskan tidak akan mengorbankan ekosistem demi keuntungan jangka pendek.
Pemerintah juga mendorong agar pengelolaan tambang berbasis UMKM dan koperasi menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperluas pemerataan ekonomi serta memperkuat kedaulatan energi dan sumber daya mineral di tangan rakyat.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap sektor pertambangan tidak lagi menjadi domain segelintir korporasi besar, tetapi menjadi motor penggerak ekonomi rakyat yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
