Ketapang Kembali Torehkan Prestasi, Raih Opini WTP ke-11 Kali Secara Berturut-turut dari BPK
BERITAINKALBAR.COM, KETAPANG – Pemerintah Kabupaten Ketapang kembali menunjukkan komitmennya dalam tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dan menjadi capaian opini WTP ke-11 secara berturut-turut yang berhasil diraih oleh Kabupaten Ketapang.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK dilakukan secara resmi pada Senin, 26 Mei 2025, bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak. Dalam kesempatan tersebut, hadir langsung Bupati Ketapang serta Wakil Ketua DPRD Ketapang, Syaidianur, S.Pd., M.Pd., untuk menerima dokumen hasil audit dari lembaga pemeriksa keuangan negara tersebut.
Dalam sambutannya usai menerima laporan, Bupati Ketapang menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut. “Dengan penuh rasa syukur, Kabupaten Ketapang kembali mendapatkan opini WTP untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut,” ungkapnya dengan bangga.
Menurut Bupati, keberhasilan meraih opini WTP secara konsisten selama 11 tahun berturut-turut menjadi wujud nyata dari komitmen Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa pencapaian ini tidak hanya soal administrasi keuangan, melainkan mencerminkan keseriusan dalam membangun daerah secara berkeadilan dan berkelanjutan.
“Prestasi ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Ketapang yang juga didukung penuh oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pencapaian ini juga merupakan hasil sinergi antara eksekutif dan legislatif yang terus memperkuat fungsi pengawasan dan transparansi anggaran di lingkungan pemerintah daerah.
Opini WTP dari BPK merupakan bentuk pengakuan resmi atas pengelolaan anggaran daerah yang telah memenuhi prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan, mulai dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas pengendalian internal, hingga penyajian laporan keuangan yang jujur dan wajar.
Lebih lanjut, Bupati Ketapang menegaskan bahwa opini WTP ini akan dijadikan sebagai modal strategis untuk mempercepat realisasi program-program pembangunan di berbagai sektor. Ia menyebut bahwa pengelolaan anggaran yang baik adalah fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat daya saing sumber daya manusia lokal.
“Setiap rupiah anggaran telah dipertanggungjawabkan sesuai aturan dan diarahkan untuk pembangunan yang merata,” tegasnya. Pemerintah Kabupaten Ketapang juga berkomitmen untuk terus menyempurnakan sistem keuangan daerah dengan menerapkan prinsip good governance, termasuk keterbukaan informasi publik, akuntabilitas program, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan.
Capaian opini WTP ke-11 ini menempatkan Kabupaten Ketapang sebagai salah satu daerah dengan kinerja keuangan terbaik di Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus memberi dorongan moral bagi seluruh aparatur sipil negara untuk terus meningkatkan kinerja dan integritas dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dengan pondasi tata kelola keuangan yang kuat, Kabupaten Ketapang diharapkan mampu melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan, menjawab kebutuhan masyarakat, serta mempercepat terwujudnya visi sebagai daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing di masa depan.
