Bupati Ketapang Desak Pemerintah Pusat dan PLN Percepat Pembangunan Listrik di 47 Desa
Bupati Ketapang, Alexander Wilyo ketika mengunjungi sejumlah Kecamatan penghuluan di Ketapang (Dok. Alexander Wilyo)
BERITAINKALBAR.COM, KETAPANG – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, kembali mendesak Pemerintah Pusat melalui PT PLN (Persero), Kementerian BUMN, dan Kementerian ESDM untuk mempercepat pembangunan jaringan listrik desa di wilayah Ketapang. Desakan itu disampaikan setelah sebanyak 47 desa di berbagai kecamatan hingga kini masih belum menikmati akses listrik, sebuah kondisi yang menurutnya tidak bisa dibiarkan berlarut.
Pernyataan tersebut disampaikan Alex melalui sebuah video yang viral di berbagai platform media sosial, di mana ia menegaskan perlunya intervensi kebijakan dari pemerintah pusat agar Ketapang mendapatkan prioritas pembangunan listrik.
“Harapan kita PT PLN, Kementrian BUMN dan ESDM dapat memberikan intervensi kebijakan agar daerah-daerah kita di Ketapang bisa diprioritaskan, karena ada 47 desa belum teraliri listrik oleh negara,” tegasnya dikutip dari Jurnalis.co.id.
Alex mengatakan, kondisi keterbatasan anggaran pemerintah daerah membuat pembangunan listrik tidak dapat dilakukan langsung oleh Pemda karena terkendala kewenangan. Meski begitu, Pemkab Ketapang terus mendorong percepatan ke pemerintah pusat.
“Kita minta di tengah pemotongan anggaran, pemerintah pusat melalui pihak Dirut PLN, Menteri BUMN, Menteri ESDM agar mempercepat pembangunan jaringan listrik di 47 desa ini. Silahkan siapapun yang akan bekerja, yang penting kami minta Ketapang mendapat pembangunannya,” harapnya.
Sebagai wujud keseriusan, Pemerintah Kabupaten Ketapang telah mengirim surat resmi kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) di Jakarta sebagai tindak lanjut rapat pengembangan kelistrikan yang digelar bersama PLN pada 19 Juni 2025. Dalam surat tersebut, Alex menegaskan komitmen untuk mewujudkan rasio desa berlistrik (RDB) 100 persen pada 2029. Namun target itu hanya bisa tercapai apabila PLN mempercepat pembangunan, mengingat masih ada 47 desa yang belum tersentuh listrik negara.
Sebelumnya, pembahasan dengan PLN UID Kalimantan Barat dan PLN ULP Ketapang menetapkan sasaran bahwa seluruh desa di Ketapang dapat menikmati listrik dalam empat tahun ke depan. Karena itu, Alex mendorong percepatan terutama di desa terpencil yang selama ini belum mendapatkan layanan dasar.
“Kami memohon dukungan percepatan pelaksanaan pembangunan jaringan listrik desa agar target elektrifikasi 100 persen pada tahun 2029 dapat tercapai,” tulis Bupati dalam surat tersebut, yang juga dikaitkan dengan visi pembangunan berkeadilan untuk Ketapang maju dan mandiri.
Tembusan surat permohonan juga dikirim ke sejumlah kementerian, DPR RI, DPD RI, Gubernur Kalbar, dan jajaran PLN regional sebagai upaya koordinasi lintas lembaga.
“Meski bukan kewenangan Pemda, tapi Pemda tidak hanya diam, kita terus bergerak, berikhtiar mendorong percepatan pembangunan, dan kenapa ini saya lakukan, selain sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat, ini juga agar masyarakat memahami kalau tidak semua pembangunan di daerah merupakan kewenangan pemda,” jelas Alex.
Adapun 47 desa yang belum berlistrik tersebar di sejumlah kecamatan seperti Simpang Hulu, Simpang Dua, Sungai Laur, Hulu Sungai, Nanga Tayap, Tumbang Titi, Marau, Singkup, Jelai Hulu, Manis Mata, dan Kendawangan. Sebagian desa sudah masuk program lisdes 2025, namun banyak yang masih sama sekali belum mendapat akses.
Sementara itu, Manager PLN UP3 Ketapang, Ibrani, menjelaskan bahwa pembangunan jaringan listrik desa bukan kewenangan unitnya, melainkan berada di bawah PLN UP2K Khatulistiwa yang berkedudukan di Kubu Raya. Pendanaan juga sepenuhnya berasal dari negara, sehingga mekanisme dan pelaksanaan berada pada UP2K.
Sebelumnya, PLN juga telah memaparkan roadmap pembangunan jaringan untuk desa-desa yang belum berlistrik hingga 2029.
“Untuk informasi detail mengenai jadwal pembangunan dan progres jaringan listrik desa berada di PLN UP2K Khatulistiwa. PLN UP3 Ketapang siap menjembatani dan memfasilitasi komunikasi apabila diperlukan,” ujarnya. (Muhammad Zibi Alifiqri)
