Minta Maaf, Pj Gubernur Kalbar Klarifikasi Terkait Ajakan Pilih Capres Pro IKN
Pj Gubernur Kalbar, dr. Harisson sampaikan klarifikasi soal ajakanya yang viral. (Dok. Adpim Pemprov Kalbar)
BERITAINKALBAR.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), dr. Harisson, M.Kes., menyampaikan klarifikasi terkait pernyataannya yang mengundang interpretasi beragam dari masyarakat. Berikut pernyataan lengkap klarifikasi Pj Gubernur Kalbar soal ajakan memilih capres pro IKN.
Pernyataan yang buat geger Kalbar hingga jadi perbincangan nasional itu disampaikannya pada acara olahraga bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) dan keluarga dalam rangka HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ke-67 pada tanggal 27 Januari 2024 di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Klarifikasi Pj Gubernur Kalbar
Dr. Harisson menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pernyataannya tersebut.
“Saya memohon maaf kepada masyarakat dan pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap pernyataan saya tersebut,” ucap Pj Gubernur Kalimantan Barat, dalam keterangan tertulisnya.
Dia menjelaskan bahwa pernyataan tersebut timbul dari kebersemangatannya dalam mempercepat pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat. Harapannya, percepatan pembangunan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat akan terwujud melalui proyek Ibukota Nusantara (IKN) di Kalimantan Barat.
Lebih lanjut, Dr. Harisson mengungkapkan bahwa tujuan utamanya adalah mendorong semangat bersama untuk pemerataan. Spesifiknya, untuk memperluas fokus pembangunan dari pusatnya di Jawa menjadi lebih merata di seluruh Indonesia.
Dia mengingatkan bahwa IKN adalah bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Kemudian, diubah oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara. Dr. Harisson meyakini bahwa setiap calon pemimpin akan mengikuti amanat hukum tersebut.
Selain itu, Dr. Harisson juga menghimbau kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk tetap netral. Mereka juga diimbau untuk menggunakan hak politik mereka sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (yk)
