Prabowo Menginap di IKN, Agenda Besok Pantau Langsung Pembangunan
Presiden Prabowo Subianto tiba di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Senin (12/1/2026). (Dok. Sekretariat Presiden/Tangkapan Layar Youtube)
BERITAINKALBAR.COM, NASIONAL –Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Senin (12/1/2026). Dalam lawatan tersebut, Prabowo dijadwalkan bermalam di kawasan IKN sebelum meninjau langsung sejumlah proyek pembangunan keesokan harinya.
Kunjungan ini dilakukan setelah Presiden meresmikan proyek Infrastruktur Terintegrasi Pertamina Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan. Prabowo tiba di kawasan IKN sekitar pukul 18.45 WITA dan mendarat di helipad halaman Istana Negara. Kedatangannya disambut langsung oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono beserta jajaran.
Berdasarkan keterangan resmi, agenda Presiden selama di IKN mencakup peninjauan beberapa titik strategis pembangunan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan progres pembangunan berjalan sesuai rencana serta kesiapan infrastruktur pendukung ibu kota baru tersebut.
“Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan pembangunan IKN berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran,” demikian keterangan resmi yang dikutip.
Sejumlah menteri turut mendampingi Presiden dalam kunjungan tersebut, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.
Kunjungan ini juga menjadi yang pertama bagi Prabowo ke IKN sejak resmi menjabat sebagai Presiden RI. Sebelumnya, ia sempat mengunjungi kawasan tersebut pada Agustus 2024 saat masih berstatus presiden terpilih, ketika pemerintahan masih dipimpin Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Prabowo menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN. Hal tersebut tercermin dari alokasi anggaran pembangunan IKN dalam APBN 2025 yang semula sebesar Rp 6,38 triliun, meskipun kemudian mengalami penyesuaian menjadi Rp 5,24 triliun akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Dalam rapat terbatas pada 21 Januari 2025, Presiden akhirnya menyetujui tambahan anggaran bagi Otorita IKN sebesar Rp 8,1 triliun. Pemerintah juga menetapkan anggaran tahun jamak 2025–2028 sebesar Rp 48,8 triliun, khususnya untuk pembangunan fasilitas legislatif, yudikatif, serta infrastruktur pendukung lainnya agar IKN dapat berfungsi sebagai ibu kota politik Indonesia.
